Dari Aktor ke Gubernur, Berikut Ini Perjalanan Karier Zumi Zola

Matamata.com - Nama Zumi Zola Zulkifli sedang menjadi sorotan lantaran kasus korupsi yang menghimpitnya.

Dilansir dari Suara.com, Sabtu (15/8/2018) Zumi Zola didakwa menerima uang gratifikasi sebesar Rp 40 miliar dari atu unit mobil Toyota Alphard dari rekanan proyek Pemerintah Jambi.

Sebelumnya, Zumi Zola adalah Gubernur Jambi yang baru saja menjabat selama dua tahun, tepatnya pada 12 Februari 2016 hingga 10 April 2018.

Sepak terjangnya sebagai gubernur pun tak diragukan. Zumi Zola terkenal dengan sidak mendadak yang kerap ia lakukan.

Terlepas dari kasus yang menghimpit dari sepak terjangnya sebagai gubernur, berikut ini perjalanan karier Zumi Zola.

1. Seorang Aktor

Sebelum masuk ke dunia politik, Zumi Zola dikenal sebagai seorang aktor yang membintangi beberapa judul film dan sinetron.

Perbesar

 

Eh iya, sebelum menjadi seorang aktor Zumi Zola terkenal lewat ajang pemilihan Abang None mewakili Jakarta Sekatan.

Sejak tahun 2004 hingga 2009, Zumi Zola tercatat telah bermain pada tiga judul film.

Baca Juga: Potret Ibnu Riza, Pacar Baru Stefani Zamora dari Keluarga Cendana

Sedangkan untuk sinetron, sudah ada 15 judul sietron yang dimainkan oleh Zumi Zola.

2. Terjun ke Politik

Pada 2010, Zumi Zola bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Zumi Zola kemudian mengikuti pemilihan kepala daerah dan berhasil terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur pada 12 April 2011 hingga 6 Oktober 2015.

Zumi Zola kemudian memutuskan mundur dari jabatannya menjadi bupati pada 2015 untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jambi.

Perbesar

 

Berpasangan dengan Fachrori Umar, Zumi Zola berhasil terpilih pada pilkada serentak sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021.

3. Sepak Terjang di Dunia Politik

Saat terpilih menjadi seorang bupati, Zumi Zola pun bukan menjadi sosok bupati yang biasa dan tanpa prestasi. Zumi Zola tercatat pernah menyegel sumur pengeboran minyak milik PT. Petrochina Jabung Ltd yang tak mengantongi izin.

Zumi Zola juga terkenal dengan kebijakannya yang pro rakyat, di mana ia lebih menekan belanja pegawai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena prestasinya tersebut, pria lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini berhasil mendapatkan dua kali predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

4. Terseret Kasus Korupsi

Baru dua tahun menjabat sebagai Gubernur Jambi, Zumi Zola terseret kasus korupsi. Dilansir dari Suara.com, Sabtu (15/8/2018) Zumi Zola didakwa menerima uang gratifikasi sebesar Rp 40 miliar dan satu unit mobil Toyota Alphard dari rekanan proyek Pemerintah Jambi.

Perbesar

 

Tak hanya itu saja, Zumi Zola juga dijatuhi dakwaan menyuap anggota DPRD Jambi terkait pembahasan APBD Jambi tahun 2017 dan 2018.

5. Gunakan Uang Gratifikasi untuk Keperluan Pribadi

Didakwa mendapatkan uang gratifikasi sebanyak Rp 40 miliar, Jaksa KPK menjelaskan jika uang gratifikasi tersebut dihabiskan untuk membeli sebagian besar kebutuhan pribadi.

"Asrul Pandapotan Sihotang atas perintah Terdakwa membayar beberapa keperluan Terdakwa dan keluarganya yakni: pada bulan Oktober 2017 membayar Action Figure seharga Rp 52 juta yang dipesan Terdakwa pada tahun 2016 dengan cara ditransfer ke penjualnya di Singapura," kata jaksa, dikutip dari Suara.com.

Selain membeli action figure, Zumi Zola membeli 10 hewan kurban atas nama Zumi Zola pada 2016, membayarkan biaya umrah pada 2016, Membayar jasa event organizer untuk acara buka bersama Zumi Zola, pembelian pakaian, dompet, dan ikat pinggang.

Perbesar

 

Atas penerimaan gratifikasi tersebut, Zumi Zola didakwa melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Nggak cuman itu, Zumi Zola juga didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.