PDIP Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Wapres Gibran, Istana Buka Suara

matamata.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait permasalahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil usai rapat internal fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menyatakan sebanyak 110 anggota fraksinya telah menyepakati langkah politik tersebut secara bulat.

"Karena kita ini memang header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," ujar Utut usai menghadiri rapat fraksi.

Utut menjelaskan, pengajuan HMP oleh Fraksi PDIP merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden. Langkah selanjutnya, Fraksi PDIP bakal meneruskan berkas kesepakatan tersebut ke Pimpinan DPR RI agar segera ditindaklanjuti.

Meski demikian, Utut menekankan bahwa seluruh proses ini akan dijalankan dengan menjaga prinsip kebangsaan dan kedamaian.

"Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi. Pada prinsipnya, kita semua perlu menjaga upaya berbangsa, bernegara, dan bersaudara," tuturnya.

Secara terpisah, pihak Istana Kepresidenan menyatakan menghormati dinamika dan proses politik yang bergulir di parlemen. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengajuan HMP merupakan hak konstitusional yang melekat pada DPR RI.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR, tentunya itu adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menambahkan, Istana mematuhi fungsi pengawasan legislatif. "Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," pukasnya.

(Antara)

Baca Juga: Prabowo Resmikan Masjid Giok Nagan Raya Aceh, Targetkan Jadi Destinasi Wisata Dunia