MA Unggah Putusan Kasasi Kompleks, Resmi Batalkan Penyetaraan Ijazah SMA Wapres Gibran

matamata.com - Mahkamah Agung (MA) mengunggah naskah putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 terkait permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan. Dalam putusan tersebut, MA resmi membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salinan putusan lengkap tersebut telah dikirimkan ke pengadilan pengaju serta melalui proses minutasi pada Selasa (10/11/2026). Perkara ini mendudukkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak Tergugat atau Termohon Kasasi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan dampak pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana dalam proses pemilu—terutama jika pelanggaran tersebut baru terbukti setelah tenggang waktu sengketa pemilu terlampaui.

"Pelanggaran administrasi dimaksud bukan sekadar kepentingan kontestasi belaka, melainkan juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat," tegas Majelis Hakim Agung dalam salinan putusan tersebut.

MA menyoroti fakta materiil di balik penerbitan Suket penyetaraan nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, majelis menilai dokumen luar negeri milik Gibran tidak membuktikan kelulusan jenjang pendidikan tertentu.

"Secara faktual, objek sengketa diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades yang tidak membuktikan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," tulis majelis.

MA menambahkan, tidak ditemukan bukti resmi berupa ijazah atau sertifikat tamat belajar luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA/SMK atau sederajat di Indonesia. Tindakan Ditjen Dikdasmen yang menyetarakan kurikulum tanpa bukti kelulusan dinilai melanggar asas kecermatan formal.

Atas dasar pertimbangan tersebut, MA mengesampingkan eksepsi kedaluwarsa gugatan dari pihak Tergugat demi mengedepankan keadilan substantif dibanding keadilan prosedural. Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi asas ius curia novit serta sistemisasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon H.M. Subhan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT serta putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.

MA mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, sekaligus mewajibkan pihak Tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Pengibaran Bendera Merah Putih 24 KM di Nagan Raya Aceh

Putusan kasasi ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Jumat (30/10/2026) oleh Prof. Yulius selaku Ketua Majelis Hakim bersama Maftuh Effendi dan Heri Sugiharto sebagai Hakim Anggota.

(ANtara)