Yusril Optimistis Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh OECD pada 2028

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra optimistis Indonesia dapat bergabung sebagai anggota resmi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.

"Kami terus melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan pihak OECD, terutama untuk memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, serta kepastian hukum yang adil," ujar Yusril dalam forum nasional di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril menjelaskan, pemerintah saat ini bergerak cepat membenahi 80 area transformasi yang disyaratkan OECD. Salah satu pilar utama yang terus ditingkatkan adalah integrasi data hukum yang dikelola Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Sejak 2023 hingga Oktober 2026, sistem Ditjen AHU mencatat lebih dari 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum yang melibatkan lebih dari 35 kementerian dan lembaga.

"Langkah integrasi data ini merupakan bagian dari penguatan e-government yang sudah dirintis sejak tahun 2000-an. Keberhasilan masuk ke OECD akan menempatkan Indonesia di kelompok negara maju," tutur Yusril.

Jika proses ini berjalan lancar, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga yang menembus keanggotaan OECD setelah Jepang dan Korea Selatan.

Untuk menyokong proses aksesi tersebut, pemerintah mematok target penyelesaian tiga prioritas regulasi pada tahun 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ketiga regulasi tersebut mencakup pengaturan larangan penyuapan terhadap pejabat asing (melalui revisi UU Tipikor), revisi UU Statistik, dan revisi UU Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999).

"Pengaturan penyuapan pejabat asing menjadi salah satu syarat krusial aksesi OECD yang perlu diperkuat landasan hukumnya. Pembahasan revisi UU Persaingan Usaha juga terus bergulir di DPR," kata Airlangga di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Saat ini, proses aksesi Indonesia ke OECD telah memasuki tahap peninjauan teknis. Pemerintah sudah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor disyaratkan, atau setara dengan tingkat kemajuan sekitar 80 persen.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Pengibaran Bendera Merah Putih 24 KM di Nagan Raya Aceh

Sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang masih terus disempurnakan sebelum target keanggotaan penuh tercapai pada 2028.

(Antara)