Waspada Intel Israel di Negara Tetangga, PM Anwar Rapatkan Dewan Keamanan Nasional Malaysia

matamata.com - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa keberadaan badan intelijen asing, termasuk Israel yang beroperasi di negara-negara tetangga, menjadi potensi ancaman serius bagi keamanan nasional Malaysia.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar di hadapan Parlemen Malaysia pada Selasa (3/11/2026), saat memaparkan kesiapsiagaan pemerintah merespons dinamika geopolitik global.

"Ancaman juga mencakup sejumlah badan intelijen asing, termasuk Israel yang beroperasi di negara-negara tetangga serta permukiman Israel di Phuket dan Thailand Selatan. Keberadaan mereka dipandang oleh badan intelijen kita sebagai potensi ancaman bagi negara," ujar Anwar.

Sebagai langkah antisipasi, Dewan Keamanan Nasional (MKN) Malaysia menggelar rapat khusus pada Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut berfokus memetakan dampak serangan hibrida, digital, dan siber berskala global, sekaligus mencermati dinamika konflik di Timur Tengah, seperti serangan terhadap Iran dan potensi risiko nuklir.

Selain itu, Malaysia juga menyoroti fenomena sejumlah negara di Uni Eropa, Kanada, dan Jepang yang mengimbau warganya menyokong persediaan pangan mandiri selama 3 hingga 10 hari akibat gangguan infrastruktur digital.

Anwar mencontohkan beberapa kasus serangan siber global yang melumpuhkan layanan publik, mulai dari penutupan portal pajak nasional di Belgia, kebocoran data kependudukan 9 juta warga di Denmark, peretasan data 100 ribu personel polisi di Jepang, hingga terhentinya sistem komisi pemilihan federal Amerika Serikat selama 41 jam.

"Ini baru sebagian. Kami terus memantau perkembangan lain, termasuk konflik di Timur Tengah, Laut Merah, hingga Eropa. Semua menunjukkan krisis luar negeri berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan kepentingan nasional kita," tegas Anwar.

Untuk memperkuat benteng pertahanan, pemerintah Malaysia menjadwalkan pertemuan lanjutan yang melibatkan kementerian, lembaga keamanan, Bank Sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia), dan sektor keuangan nasional guna merumuskan mekanisme mitigasi menyeluruh. (Antara)