DPRD DKI Alokasikan Anggaran Rp1,5 Triliun Tata RW Kumuh dan Rusun Jakarta

matamata.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati sementara alokasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta sebesar Rp1,549 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk penataan RW kumuh dan revitalisasi rumah susun (rusun) di wilayah Ibu Kota.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa persoalan perumahan di Jakarta masih sangat kompleks. Terlebih, jumlah RW yang masuk dalam klasifikasi kumuh terus bertambah sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Yuke menegaskan, program penataan kampung kumuh memerlukan evaluasi komprehensif. Penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

"Kita mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas," ujar Yuke dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026).

Selain masalah kawasan kumuh, Komisi D DPRD DKI Jakarta memberi perhatian khusus pada fasilitas sejumlah rusun yang belum ramah penyandang disabilitas. Yuke meminta Dinas PRKP segera menginventarisasi rusun-rusun tersebut sembari menunggu pencairan anggaran revitalisasi.

"Jadi, kita juga minta daftarnya, mana yang memang belum ramah disabilitas," kata Yuke.

Di sisi lain, Yuke mengapresiasi langkah Dinas PRKP DKI Jakarta yang mulai memberdayakan warga penghuni rusun, khususnya kelompok disabilitas, untuk bekerja sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maupun petugas keamanan.

Untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perbaikan fasilitas, Yuke menyarankan Pemerintah Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat pelatihan berkala juga dinilai krusial agar warga tidak terus-menerus bergantung pada rusun bersubsidi. (Antara)

Baca Juga: KPK Buka Peluang Panggil Ahmad Dhani di Sidang Korupsi Bea Cukai