Pengamat: Indonesia Perlu Evaluasi Keanggotaan BoP Pascapemilu AS dan Israel

matamata.com - Pemerintah Indonesia disarankan meninjau kembali keanggotaannya di Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) apabila efektivitas dan relevansi forum tersebut bergeser pascapemilihan umum di Israel serta pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat (AS).

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman, menilai Indonesia harus bersikap realistis dalam mengamati ketidakpastian politik dari dua aktor kunci dinamika global tersebut.

"Pertimbangan keanggotaan Indonesia di BoP pasca-dua pemilu ini harus realistis. RI perlu menilai apakah BoP masih mampu menjaga kredibilitas di tengah ketidakpastian politik dua aktor utama," ujar Andrea saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Andrea memaparkan, hasil Pemilu Israel yang terfragmentasi tanpa adanya blok mayoritas di parlemen mengindikasikan arah kebijakan luar negeri negara tersebut akan cenderung rapuh dan dipenuhi kompromi.

Berdasarkan data Komite Pemilu Pusat Israel, blok petahana Benjamin Netanyahu hanya memperoleh 53 kursi, blok oposisi Gadi Eisenkot meraih 48 kursi, dan partai-partai Arab mengamankan 19 kursi. Kondisi ini membuat pembentukan pemerintah baru tertahan karena syarat minimal pembentukan kabinet membutuhkan dukungan 61 kursi parlemen.

"Situasi ini memengaruhi dinamika BoP karena setiap keputusan Israel terkait operasi perdamaian atau keterlibatan militer akan lebih sulit diputuskan secara konsisten," kata Andrea.

Sementara itu, peta politik AS juga dibayangi ketidakpastian menjelang Pemilu Paruh Waktu pada 3 November untuk memperebutkan 435 kursi DPR dan sepertiga kursi Senat. Saat ini, Partai Republik memegang mayoritas di kedua majelis tersebut.

"Jika Kongres terbelah, komitmen AS di BoP bisa lebih fluktuatif, terutama terkait isu pendanaan dan pengerahan pasukan," lanjutnya.

Melihat kalkulasi geopolitik tersebut, Andrea menekankan pentingnya Indonesia menjaga konsistensi prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia diharapkan tetap aktif mendorong perdamaian tanpa harus terseret dalam dinamika politik internal Israel maupun AS.

"BoP hanya relevan jika mampu menjaga konsistensi, sementara Indonesia harus memastikan keanggotaan ini tidak menggerus prinsip bebas-aktif," tegasnya.

Baca Juga: Terungkap! Ashanty Keceplosan soal Lokasi Pernikahan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel

Untuk diketahui, Indonesia resmi bergabung dalam BoP pada 22 Januari lalu setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan di sela-sela agenda Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss. (Antara)