Pemilu Buntu, Oposisi Israel Bergerak Kuasai Knesset dan Jegal Netanyahu

matamata.com - Kelompok oposisi Israel bergerak cepat memanfaatkan celah kebuntuan hasil pemilihan umum (hung parliament) untuk merebut kendali parlemen (Knesset). Selain berupaya mengganti posisi Ketua Knesset, oposisi mendorong pengesahan rancangan undang-undang yang berpotensi menjegal Pemimpin Otoritas Benjamin Netanyahu.

Berdasarkan hasil sementara pemilu parlemen, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, kelompok oposisi mengamankan 48 kursi dan partai-partai Arab meraih 19 kursi. Dengan peta suara tersebut, tidak ada satu pun blok yang berhasil mengamankan batas minimum 61 kursi untuk membentuk pemerintahan secara mandiri.

Mengutip laporan media lokal Walla, para pemimpin oposisi berencana menggelar pertemuan empat pihak di kediaman Pemimpin Oposisi Yair Lapid (Partai Yesh Atid). Pertemuan tersebut bakal dihadiri Pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman (Partai Yisrael Beiteinu), dan Yair Golan (Partai Demokrat). Konsolidasi ini bertujuan menyusun strategi bersama guna mengonversi perolehan suara pemilu menjadi kekuatan politik riil di Knesset.

Konsolidasi oposisi digelar menjelang konsultasi resmi di kediaman Presiden Isaac Herzog yang dijadwalkan mulai 4 November. Konsultasi tersebut menentukan pihak yang berhak menerima mandat pertama untuk menyusun kabinet.

Sumber internal oposisi menyebutkan bahwa Gadi Eisenkot telah memutuskan bersedia menerima mandat pertama pembentukan pemerintahan. Eisenkot juga secara tegas menolak bergabung dalam pemerintahan pimpinan Netanyahu, termasuk skema pembagian kekuasaan pergantian posisi perdana menteri.

Momen krusial oposisi diproyeksikan terjadi pada 10 November, bertepatan dengan pengangkatan sumpah anggota Knesset terpilih. Oposisi menargetkan pelengseran Ketua Knesset Amir Ohana dari Partai Likud pimpinan Netanyahu.

Perebutan kursi ketua parlemen menjadi kunci strategis. Keberhasilan mengganti ketua Knesset memberikan oposisi wewenang penuh atas agenda sidang parlemen selama enam pekan masa krusial pembentukan pemerintahan. Beberapa nama yang disiapkan mengisi posisi tersebut meliputi Eisenkot, Lapid, dan Oded Forer (Partai Yisrael Beiteinu).

Jika berhasil menguasai kepemimpinan Knesset, oposisi berencana mendorong dua rancangan undang-undang strategis:

1. RUU Pembentukan Komisi Penyelidikan Resmi: Mengusut tuntas peristiwa 7 Oktober 2023 yang memicu serangan militer Israel ke Jalur Gaza.
2. RUU Larangan Pembentukan Kabinet bagi Terdakwa Pidana: Melarang sosok yang sedang menghadapi tuduhan pidana untuk membentuk pemerintahan, bahkan sebelum ada putusan vonis bersalah.

RUU kedua secara langsung menyasar Benjamin Netanyahu (76). Politikus senior tersebut saat ini sedang menjalani proses persidangan atas kasus dugaan korupsi, penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Kendati demikian, oposisi masih dihadapkan pada tantangan berat. Keberhasilan skenario ini sangat bergantung pada kemampuan oposisi menyepakati satu calon ketua parlemen serta mengamankan dukungan suara mayoritas di Knesset. (Antara)