Revitalisasi Tambak Pantura Jawa: 6.000 Hektare Siap Digarap Pemerintah

matamata.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan sekitar 6.000 hektare lahan tambak di pantai utara (Pantura) Pulau Jawa siap masuk tahap revitalisasi. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan kembali produktivitas tambak yang terbengkalai, meski pemerintah saat ini masih merampungkan persoalan status lahan di wilayah lain.

"Tambak-tambak yang sudah ada, tidak produktif lagi, terbengkalai, ini akan direvitalisasi," ujar Zulkifli selepas rapat koordinasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Zulhas menjelaskan, dari rencana awal cakupan seluas 20.000 hektare, baru sekitar 6.000 hektare yang secara administratif dan teknis siap dieksekusi. "Tadinya sekitar 20.000, tetapi yang siap baru 6.000, ya. Masalah tanah sedang kita selesaikan," kata dia.

Program revitalisasi tambak Pantura Jawa merupakan bagian dari upaya optimalisasi sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan pembaruan data KKP per Juli 2026, sebanyak 14.000 hektare di antaranya masuk dalam program kerja prioritas nasional.

Sebelumnya, pada Juni 2025, KKP bersama Pemprov Jawa Barat dan pemerintah daerah telah menyepakati kerja sama revitalisasi seluas 20.413,25 hektare. Wilayah tersebut tersebar di Kabupaten Bekasi (8.188,49 hektare), Karawang (6.979,51 hektare), Subang (2.369,76 hektare), serta Indramayu (2.875,48 hektare).

Lahan di keempat kabupaten tersebut masuk dalam skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) yang ditetapkan Kementerian Kehutanan. KKP juga telah merampungkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap pertama dan kedua untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pesisir.

Secara teknis, revitalisasi ini akan mengubah pola pengelolaan tambak tradisional—yang selama ini menghasilkan rata-rata hanya 0,6 ton per hektare per tahun tanpa tandon dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)—menjadi sistem budi daya terintegrasi. Komoditas utama yang dikembangkan adalah nila salin, lengkap dengan fasilitas rantai dingin (cold chain) serta keterhubungan dengan sektor hulu-hilir.

Melalui proyek ini, pemerintah memproyeksikan terciptanya lapangan kerja bagi sekitar 119.100 orang, sekaligus memperkuat penyediaan protein ikan nasional. (Antara)