APTRI Dukung Pabrik Gula Rafinasi Wajib Bangun Kebun Tebu demi Swasembada Gula Nasional

APTRI mendukung penuh kebijakan pemerintah yang mewajibkan pabrik gula rafinasi membangun kebun tebu sendiri guna memperkuat pasokan dan mewujudkan swasembada gula 2026.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 31 Juli 2026 | 09:30 WIB
APTRI Dukung Pabrik Gula Rafinasi Wajib Bangun Kebun Tebu demi Swasembada Gula Nasional

APTRI Dukung Pabrik Gula Rafinasi Wajib Bangun Kebun Tebu demi Swasembada Gula Nasional

matamata.com - Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), HM Arum Sabil, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh pabrik gula rafinasi membangun kebun tebu sendiri. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memperkuat pasokan bahan baku domestik sekaligus mempercepat swasembada gula nasional.

"Pabrik gula rafinasi harus menjadi bagian utuh dari mata rantai pergulaan nasional dengan ikut membangun kebun tebu, memperluas kemitraan bersama petani, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat fondasi swasembada gula Indonesia," ujar Arum dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/7).

Arum menekankan, penguatan sektor pergulaan harus melibatkan seluruh pelaku industri secara menyeluruh. Menurutnya, Pabrik Gula Kristal Putih (GKP) dan Pabrik Gula Rafinasi (GKR) merupakan dua pilar penting yang harus saling memperkuat dalam membangun kemandirian industri gula nasional.

Di sisi lain, kinerja sektor pergulaan nasional menunjukkan tren yang semakin positif. Pada 2026, luas areal tebu nasional meningkat dari 563.000 hektare menjadi 576.537,70 hektare.

Selain itu, produktivitas tercatat naik dari 69,35 ton per hektare menjadi 70,87 ton per hektare, sementara tingkat rendemen meningkat dari 6,83 persen menjadi 7,45 persen.

Peningkatan indikator tersebut mendorong proyeksi produksi Gula Kristal Putih (GKP) nasional mencapai sekitar 3,044 juta ton pada 2026, naik dari produksi tahun sebelumnya yang sebesar 2,67 juta ton. Angka ini bahkan diperkirakan telah melampaui kebutuhan gula konsumsi rumah tangga nasional yang berada di kisaran 2,9 juta ton per tahun.

Kendati demikian, kebutuhan gula untuk sektor industri makanan dan minuman masih cukup tinggi, yakni berkisar 3,8 hingga 3,9 juta ton per tahun. Pemerintah pun terus mendorong hilirisasi industri gula guna menekan ketergantungan terhadap bahan baku impor serta mendongkrak daya saing industri nasional.

Sejalan dengan langkah tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengakselerasi berbagai program strategis, mulai dari peremajaan kebun tebu, peningkatan produktivitas lewat benih unggul, mekanisasi budidaya, penyediaan pupuk, pembangunan infrastruktur, hingga revitalisasi pabrik gula.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan sektor hulu merupakan kunci utama keberlanjutan industri gula nasional. Ketersediaan bahan baku yang memadai di tingkat hulu akan mendongkrak kapasitas produksi sekaligus memberi kepastian pasar bagi petani.

"Produksi tebu harus kita tingkatkan, produktivitas diperkuat, and hilirisasi harus berjalan agar nilai tambah dinikmati petani serta industri nasional. Swasembada gula hanya bisa dicapai jika sektor hulu dan hilir bergerak bersama," kata Amran di Jakarta, Rabu (29/7).

Amran optimistis, melalui sinergi yang solid antara pemerintah, petani, BUMN, dan pelaku industri, swasembada gula dapat segera terwujud demi menciptakan ekosistem industri gula nasional yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi. (Antara)

×
Zoomed
TERKINI

KPK resmi mengumumkan identitas tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyanto...

news | 13:26 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kereta api merupakan instrumen penting demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat dalam p...

news | 13:18 WIB

Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn) Oegroseno memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk klarifikasi sebagai saksi terkait...

news | 12:03 WIB

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jawa Tengah untuk meresmikan pemugaran Stasiun Semarang Tawang, menjajal KA Nusant...

news | 11:55 WIB

Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian dan kepala daerah membahas remunerasi, dana bagi hasil, serta peningkat...

news | 11:51 WIB