Menko Pangan Ajak Mahasiswa Kawal Kebijakan Lewat Dialog Terbuka

matamata.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak kalangan mahasiswa untuk aktif mengawal berbagai kebijakan pemerintah melalui dialog terbuka. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat demi melahirkan perbaikan regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Sekarang kita dialog saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh," ujar Zulkifli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli saat berdialog dengan perwakilan 178 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam Musyawarah Nasional BEM SI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak boleh berhenti pada penyampaian aspirasi di ruang publik. Gerakan tersebut harus ditindaklanjuti dengan ruang dialog yang memungkinkan pemerintah mendengar, menjelaskan, sekaligus mengevaluasi kebijakan.

"Demokrasi tidak berhenti di jalan, tetapi harus dilanjutkan di ruang dialog. Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka," kata Zulhas.

Dalam forum tersebut, para mahasiswa melayangkan berbagai pertanyaan kritis mengenai tata kelola sektor pangan, implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan nasional.

Merespons hal itu, Zulhas memaparkan bahwa tantangan terbesar dunia pada abad ke-21 adalah persoalan pangan. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

Merujuk pada laporan State of Food Security and Nutrition (SOFI) dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) edisi Juli 2026, satu dari tiga penduduk dunia masih menghadapi persoalan akses gizi. Kondisi ini menuntut setiap negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat ketahanan pangannya.

Sebagai langkah taktis, pemerintah memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan data APBN KiTa edisi Juni 2026, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 telah mencapai Rp88,15 triliun. Program ini menyasar 63,13 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Selain MBG, pemerintah mengandalkan program KDMP dengan target pembentukan lebih dari 80 ribu koperasi di tingkat desa. Koperasi ini diproyeksikan menjadi pusat distribusi pangan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat.

Di sektor maritim, pemerintah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan target 2.000 kampung hingga akhir 2026. Program ini nantinya diintegrasikan dengan KDMP guna memperkuat rantai pasok dan mendongkrak nilai ekonomi hasil tangkapan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia memiliki 84.276 desa, yang mencakup 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan. Saat ini jumlah nelayan nasional tercatat mencapai 3.228.209 orang, dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2025 berada di level 103,9, dan rata-rata lima tahun terakhir di angka 104,4.

Zulhas mengakui kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah masih membentur masalah tata kelola. Oleh karena itu, intervensi dan keberpihakan negara mutlak diperlukan bagi kelompok rentan seperti petani dan nelayan.

"Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Pemerintah terus memperkuat akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi," tuturnya.

Ia menambahkan, muara dari swasembada pangan bukan sekadar menggenjot angka produksi, melainkan menjaga kedaulatan bangsa agar petani kecil tetap memiliki ruang tumbuh di tengah dinamika pasar global.

Di akhir dialog, Menko Pangan mengajak mahasiswa untuk mempertahankan tradisi berpikir kritis sekaligus menjadi bagian dari solusi bangsa.

"Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan," pungkas Zulhas. (Antara)