Kadin Indonesia Respons Keluhan Investor China soal Regulasi Tambang Nikel

matamata.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan komitmennya untuk menjawab langsung keluhan para pengusaha China terkait iklim investasi di Tanah Air. Langkah ini diambil menyusul surat resmi yang dilayangkan Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu.

"Kita semua mengetahui tentang surat dari Kamar Dagang China kepada Indonesia. Menurut saya, cara terbaik untuk menanggapi hal itu adalah dengan datang langsung dan menjelaskan bagaimana kami melihat persoalan tersebut dari sudut pandang sektor swasta," ujar Anindya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Minggu (21/6/2026).

Anindya—yang akrab disapa Anin—berada di China untuk menghadiri serangkaian agenda strategis, termasuk China International Supply Chain Expo, APEC CEO Forum di Beijing, dan Summer Davos 2026 di Dalian.

Sebelumnya, Kamar Dagang China mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo yang menyoroti ketatnya regulasi baru, penegakan hukum yang dianggap berlebihan, hingga potensi pungutan liar.

Selain itu, para investor mengeluhkan lonjakan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang agresif, serta rencana wajib parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) kelolaan sumber daya alam selama minimal satu tahun di bank pelat merah yang dinilai mengancam likuiditas korporasi.

Keluhan paling krusial datang dari sektor hilirisasi. Investor China memprotes pemangkasan kuota tambang bijih nikel sejak awal 2026 yang mencapai lebih dari 70 persen atau setara 30 juta ton.

Kebijakan Kementerian ESDM yang menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel serta mengubah formula perhitungannya juga dituding mendongkrak biaya komprehensif bijih nikel hingga 200 persen.

Merespons riak tersebut, Anin menilai pendekatan dialogis secara langsung jauh lebih efektif ketimbang berbalas surat formal.

"Kami sudah melakukan dialog dari waktu ke waktu. Memang cara mereka menyampaikan keluhan agak mengagetkan, tapi diplomasi dan percakapan itu penting. Karena itu saya ke sini untuk menjelaskan langsung," ungkap Anin.

Ia mengibaratkan langkah Kadin ini seperti layanan pelanggan demi menjaga kenyamanan investor kelas kakap. "Mungkin ada keluhan, tapi bukan dari seluruh pengusaha. Saya tidak menafikan hal itu karena dalam bisnis, customer service itu penting. Kalau klien tidak happy, kita harus datang dan ajak bicara persoalannya," tambahnya.

Baca Juga: Pasokan Batu Bara PLTU Lancar, PLN Janji Sistem Kelistrikan Jawa Membaik

Bagi Indonesia, China dan Hong Kong merupakan mitra dagang dan investasi yang sangat krusial. Sepanjang 2025, total nilai perdagangan bilateral RI-China mencapai 167,48 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 16,7 persen. Jika digabung dengan Hong Kong (6 miliar dolar AS), totalnya menembus 173 miliar dolar AS.

Dari sisi investasi pada periode yang sama, realisasi dari China daratan mencapai 7,58 miliar dolar AS dan Hong Kong sebesar 10,1 miliar dolar AS. Akumulasi investasi Tiongkok raya yang menyentuh angka hampir 18 miliar dolar AS ini mengukuhkan posisi mereka sebagai sumber investasi asing (FDI) terbesar bagi Indonesia.

"China sangat strategis dan punya hubungan yang saling menguntungkan dengan Indonesia. Hal yang ingin saya tekankan bukan hanya perdagangan, tetapi juga investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, dan pertanian," jelas Anin.

Melalui pendekatan antarsektor swasta (B2B), Kadin berharap ketegangan regulasi ini bisa dicarikan jalan tengah tanpa mengorbankan kedaulatan hukum Indonesia maupun kenyamanan berinvestasi.

"Sektor swasta berfokus pada penciptaan kegiatan ekonomi. Kami tidak mengenal batas, dan biasanya komunikasi kami tidak terlalu formal, yang terkadang justru membantu memuluskan sumbatan-sumbatan komunikasi," pungkasnya.  (Antara)