Wakil Ketua MPR Desak Kementerian ESDM Tambah Anggaran EBT pada 2027

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta Kementerian ESDM mengevaluasi pagu anggaran 2027. Anggaran EBT senilai Rp1,5 triliun dinilai terlalu kecil dibanding migas.

Elara | MataMata.com
Kamis, 18 Juni 2026 | 10:30 WIB
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Matamata.com - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi pagu anggaran tahun 2027. Eddy mendesak pemerintah memperkuat dukungan finansial di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.

"Kami menyampaikan harapan agar Kementerian ESDM menambah anggaran di sektor EBT. Hal ini tentu untuk menunjukkan keseriusan Indonesia melakukan akselerasi transisi energi," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut sebelumnya telah disampaikan Eddy dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat itu, ia menyoroti arah politik anggaran atas usulan pagu Kementerian ESDM tahun 2027.

Eddy membeberkan adanya ketimpangan alokasi dana. Anggaran di sektor EBT tercatat hanya sekitar Rp1,5 triliun. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor migas yang mencapai Rp11,4 triliun dan ketenagalistrikan senilai Rp10,3 triliun.

Oleh karena itu, Eddy meminta Kementerian ESDM segera mengevaluasi porsi tersebut agar target dekarbonisasi perekonomian nasional bisa tercapai tepat waktu.

Meski mengkritik anggaran EBT, Eddy tetap mengapresiasi tema besar anggaran Kementerian ESDM 2027 yang berfokus pada "ketahanan" dan "keadilan energi". Program-program seperti jaringan gas (jargas), listrik desa, hingga Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dinilai sudah tepat sasaran.

"Saya memberikan penghargaan kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, yang memfokuskan anggaran 2027 untuk penguatan ketahanan energi nasional demi mengurangi ketergantungan pada impor LPG," lanjutnya.

Ia berharap komitmen pembangunan jaringan listrik desa dan bantuan pemasangan listrik gratis ini terus dikawal ketat agar asas keadilan energi benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok Nusantara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau program Makan Bergizi Gratis di SMPN 1 Ndona, Ende, NTT. Wapres menyoroti makanan...

news | 12:24 WIB

Mendag Budi Santoso memastikan HET Minyakita tetap Rp15.700 per liter. Pemerintah kini fokus genjot distribusi ke pasar ...

news | 11:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sukses mengamankan pendanaan 17 miliar dolar AS dari AIIB untuk pembangunan 2025-2029. AIIB ...

news | 09:15 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dalam kunjungan kerja maraton ke NTT, Gorontalo, hingga Papua untu...

news | 08:15 WIB

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyentil mentalitas birokrasi yang sengaja mempersulit pelayanan publik demi melanggengkan pr...

news | 07:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengajukan tambahan anggaran KemenPPPA tahun 2027 sebesar Rp392 miliar ke DPR demi mengoptimal...

news | 06:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen perbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mera...

news | 19:17 WIB

Kementan targetkan RI swasembada bawang putih dalam 3-4 tahun ke depan. Simak strategi Wamentan Sudaryono mulai dari ske...

news | 19:14 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai menilai kajian Komnas HAM terkait risiko pelanggaran HAM di program Makan Bergizi Gratis (MBG...

news | 19:07 WIB

Kementerian UMKM tegaskan pentingnya kepemilikan NIB bagi pelaku usaha untuk akses pembiayaan dan program pemerintah. Si...

news | 19:04 WIB