RI Impor 90% Bawang Putih, Kementan Targetkan Swasembada dalam 3 Tahun Lewat Strategi Ini

Matamata.com - Kementerian Pertanian (Kementan) membidik target swasembada bawang putih dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan. Langkah strategis ini ditempuh melalui perluasan lahan tanam masif dan penguatan sistem pembibitan nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa target ini ditetapkan demi memangkas ketergantungan impor bawang putih yang saat ini masih mendominasi lebih dari 90 persen kebutuhan domestik.

"Kita butuh at least (setidaknya) tiga sampai empat tahun untuk bisa mencapai swasembada bawang putih ini," ujar Sudaryono di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Sudaryono, total kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada diperkirakan mencapai 100 ribu hektare. Luasan ini tergolong jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan lahan swasembada beras yang menyentuh angka jutaan hektare.

Kendati demikian, tantangan terbesar program ini bukan pada minat petani, melainkan pada penyediaan lahan yang adaptif serta ketersediaan bibit dalam skala besar. Bawang putih memerlukan kondisi agroklimat khusus di dataran tinggi, sehingga tidak bisa ditanam di sembarang wilayah.

Saat ini, Kementan fokus mengoptimalkan beberapa sentra yang sudah berjalan, seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Skema Pinjaman Bibit dan Dukungan APBN Untuk mengatasi masalah modal pembibitan yang tinggi—mencapai Rp120 juta per hektare dengan komponen bibit sebesar Rp75 juta—pemerintah mengucurkan stimulus khusus lewat APBN 2026.

Pemerintah menyiapkan pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada tahun ini. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta didorong untuk ikut mengembangkan sekitar 20 ribu hektare lahan pendukung.

Kementan juga menerapkan skema pinjaman bibit bergulir untuk meringankan beban para petani penangkar.

"Skemanya, Rp75 juta dari total biaya per hektare itu diberikan dalam bentuk pinjaman bibit dari Kementan. Setelah panen dan jadi bibit baru, petani mengembalikan satu setengah kali lipat dari jumlah awal, sisanya boleh dijual bebas. Hasil pengembalian itu kita putar lagi ke petani lain," kata Sudaryono.

Baca Juga: Menteri HAM Sebut Kajian Komnas HAM Soal Program Makan Bergizi Gratis Terlalu Dini

Kolaborasi BUMN dan Substitusi Impor Guna memastikan ekosistem bisnis berjalan lancar, Perum Bulog dan ID Food akan bertindak sebagai penyerap hasil panen (offtaker). Sementara itu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dilibatkan untuk menyediakan lahan tanam memanfaatkan kawasan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif, seperti eks-lahan kebun teh.

Sudaryono optimistis dampak dari program pembibitan ini akan mulai terasa pada pertengahan tahun depan dengan berkurangnya volume impor.

"Paling tidak, mulai tengah tahun depan sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada seiring bertambahnya ketersediaan bibit dan produksi dalam negeri," pungkasnya. (Antara)