Kepala Bakom RI: Makan Bergizi Gratis Mandat Rakyat, Tak Bisa Dihentikan

Matamata.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut merupakan mandat langsung dari rakyat Indonesia melalui proses pemilihan presiden secara demokratis.

Qodari menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, Prabowo telah memaparkan visi, misi, dan program prioritasnya kepada masyarakat, termasuk program MBG. Kemenangan Prabowo dalam pilpres mencerminkan bahwa masyarakat memberikan mandat penuh untuk menunaikan janji-janji kampanye tersebut.

"Makan Bergizi Gratis tidak bisa diminta langsung berhenti begitu saja. Karena itu adalah visi-misi dan kontrak politik Pak Prabowo. Beliau dipilih karena program kerja tersebut," ujar Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, Qodari memaparkan bahwa program MBG memiliki tujuan mulia sebagai solusi atas persoalan gizi buruk dan stunting yang masih dihadapi sebagian anak-anak serta balita di Indonesia.

Ia tidak menampik bahwa pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Namun, tantangan tersebut dinilai bukan alasan untuk menghentikan program yang berdampak besar bagi masyarakat.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," tegas Qodari.

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari publik guna memperbaiki tata kelola serta implementasi program di lapangan agar berjalan lebih efektif.

Selain MBG, Qodari menyebut sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang juga dirancang untuk menyelesaikan persoalan mendasar di masyarakat. Di antaranya adalah penghentian praktik kecurangan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui mekanisme ekspor satu pintu guna meningkatkan penerimaan negara, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan lewat program Sekolah Rakyat (SR).

Qodari menekankan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa. Ia pun mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menuntaskan program-program tersebut.

"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," pungkasnya.(Antara)

Baca Juga: Pengamat Sayangkan Pembubaran Diskusi Pejabat Negara di UGM: Kampus Harus Jadi Ruang Dialog