KPK: Harta Presiden Prabowo Capai Rp2 Triliun, Didominasi Surat Berharga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 yang mencapai angka fantastis, yakni Rp2,062 triliun.

Elara | MataMata.com
Kamis, 24 Juli 2025 | 09:00 WIB
Arsip foto - Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Palacio do Planalto, Brazilia, Brasil, Rabu (9/7/2025).

Arsip foto - Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Palacio do Planalto, Brazilia, Brasil, Rabu (9/7/2025).

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 yang mencapai angka fantastis, yakni Rp2,062 triliun.

Informasi tersebut tercantum dalam laman resmi elhkpn.kpk.go.id dan dikutip pada Rabu (23/7). Presiden Prabowo melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 11 April 2025.

Dalam laporan itu disebutkan, kekayaan Presiden terdiri dari sejumlah aset, di antaranya 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor dengan nilai mencapai Rp294,59 miliar. Ia juga memiliki delapan unit kendaraan — tujuh mobil dan satu sepeda motor — senilai total Rp1,25 miliar.

Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp16,46 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp48,04 miliar.

Porsi terbesar kekayaan Presiden berasal dari kepemilikan surat berharga yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun.

KPK juga mencatat, Presiden tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaannya per tahun 2024 berjumlah Rp2.062.241.012.691.

Pelaporan LHKPN ini merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (Antara)

×
Zoomed
TERKINI

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai wacana pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III yang masuk dalam Progr...

news | 15:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan memastikan percepatan pencairan dana Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024 tidak menargetkan orga...

news | 11:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa uang yang disita dari pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mand...

news | 10:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan keterlibatan 13 asosiasi dan hampir 400 biro perjalanan haji...

news | 09:15 WIB

Kementerian Hukum (Kemenkum) RI menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam menjaga kemerdekaan pers s...

news | 08:15 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat hampir 30 juta orang telah mengikuti Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG...

news | 07:00 WIB

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak hanya memprioritaskan sepak bola, mela...

news | 18:00 WIB

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mendesak agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP...

news | 17:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah bersama D...

news | 16:02 WIB