Presiden Prabowo Cabut 17 Konsesi Perusahaan Terkait Karhutla dan Minta Maaf ke Singapura-Malaysia
matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperketat penindakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam pernyataan terbarunya, Presiden mengungkapkan bahwa kepolisian tengah menyelidiki 104 perusahaan yang diduga terlibat dalam bencana kebakaran tersebut.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11). Ia menyatakan pemerintah menerapkan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) dan menempuh jalur hukum terhadap setiap korporasi yang terbukti bersalah.
"Kami telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Sebanyak 26 perusahaan masih dalam tahap penyidikan, 11 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka, dan 23 lainnya segera menyusul untuk diproses hukum. Secara keseluruhan, polisi sedang menyelidiki 104 perusahaan," kata Prabowo di hadapan para pemimpin ASEAN.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia telah berjuang memadamkan karhutla selama hampir empat bulan terakhir. Namun, ia mengakui bahwa asap yang melintasi batas negara telah berdampak pada masyarakat di negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.
Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada kedua negara tersebut sembari menegaskan bahwa Indonesia telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani situasi.
Dalam operasi pemadaman yang berlangsung, pemerintah telah menerjunkan sedikitnya 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Upaya di lapangan tersebut turut memakan korban jiwa dan materiil.
"Kami mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Sebanyak 16 personel gugur, banyak lainnya mengalami luka-luka saat berjibaku memadamkan api, dan kami kehilangan dua unit helikopter," ungkap Prabowo.
Ke depan, pemerintah Indonesia mulai mengubah pendekatan penanganan karhutla dari yang semula berfokus pada pemadaman dan mitigasi menjadi pencegahan yang lebih sistematis.
Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan badan khusus serta meluncurkan program-program baru guna memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan di masa mendatang.
(Antara)
Baca Juga: KUR Perumahan 2026: Syarat, Bunga 6 Persen, dan Manfaat bagi UMKM Konstruksi