KUR Perumahan 2026: Syarat, Bunga 6 Persen, dan Manfaat bagi UMKM Konstruksi
matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hadir untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi memperoleh akses permodalan berbunga rendah.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, program pembiayaan ini menyasar berbagai lini usaha pendukung properti, mulai dari kontraktor, pengembang (developer), hingga pemilik toko bangunan yang memenuhi kriteria UMKM.
"Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen," ujar Maruarar di sela-sela kegiatan tersebut.
Melalui skema KUR Perumahan, pemerintah memfasilitasi pinjaman modal hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan dengan suku bunga ringan sebesar 6 persen per tahun. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
Maruarar menambahkan, KUR Perumahan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas inklusi pembiayaan bagi pelaku usaha properti skala kecil dan menengah.
Selain menyasar sisi pasokan (supply) melalui penguatan modal UMKM konstruksi, pemerintah juga menggulirkan sejumlah program terpadu dari sisi permintaan (demand).
Program tersebut meliputi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penerbitan sertifikat tanah gratis, hingga penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar menilai integrasi kebijakan ini krusial agar pembangunan sektor perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.
"Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," katanya.
Baca Juga: Menkomdigi Tegaskan Ruang Redaksi Harus Independen dari Kendali Algoritma Platform Global
Untuk mempermudah kepemilikan rumah subsidi, pemerintah menetapkan skema bunga kredit tetap sebesar 5 persen per tahun dengan uang muka (DP) hanya 1 persen.
Pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kombinasi stimulus pembiayaan usaha dan insentif kepemilikan rumah ini, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap hunian layak semakin terbuka luas seiring dengan tumbuhnya geliat usaha di sektor konstruksi.
(Antara)