Menkomdigi Tegaskan Ruang Redaksi Harus Independen dari Kendali Algoritma Platform Global

matamata.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjaga kendali dan independensi ruang redaksi di tengah menguatnya dominasi algoritma platform digital global terhadap distribusi informasi publik.

Penegasan tersebut disampaikan Meutya dalam acara peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Sabtu (14/11/2026).

"Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat," ujar Meutya.

Menurut dia, penentuan layak tidaknya sebuah berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu menimbang konteks serta kepentingan publik. Keputusan redaksional tidak boleh tunduk pada algoritma perusahaan teknologi global yang berorientasi pada keuntungan bisnis dan berpotensi mengabaikan etika jurnalistik.

Meutya juga mengingatkan bahwa teknologi kecerdasan artifisial atau akal imitasi (AI) belum dapat menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas serta dampak sosial dari sebuah pemberitaan.

Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini turut memberikan tekanan berat bagi industri media massa nasional. Meutya mengungkapkan, sekitar 64 persen masyarakat kini mengakses informasi melalui platform media sosial.

"Tidak mudah, karena algoritma yang begitu besar kita lawan dengan satu per satu algoritma dari ruang redaksi kita, yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dibandingkan 10 tahun lalu. Namun, tetap saja, it matters (itu penting)," tegasnya.

Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem media nasional, pemerintah terus mempertahankan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights).

Meutya mengakui penerapan regulasi tersebut menghadapi tekanan dan penolakan, baik dari perusahaan teknologi raksasa maupun permintaan dari sejumlah negara mitra. Selain mengawal Perpres tersebut, pemerintah juga tengah menggulirkan pembahasan regulasi setingkat undang-undang mengenai hak media massa bersama DPR.

"Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tetapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik, dengan berbagai daya yang kita punya," kata Meutya.

Baca Juga: Hadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Prabowo Didampingi Sejumlah Menteri

Meski menghadapi gempuran disrupsi digital, Meutya menilai peluncuran media baru seperti Swara Indonesia Raya menjadi bukti bahwa industri media massa nasional masih memiliki ruang untuk tumbuh. Kehadiran media konvensional maupun cetak dinilai tetap relevan untuk menjaga keberagaman saluran informasi yang sehat.

Menutup pernyataannya, Meutya mengajak seluruh pelaku industri media nasional untuk terus mempertahankan kedaulatan informasi yang selaras dengan budaya dan hukum di Indonesia.

"Kalau kita bersama-sama menyuarakan pentingnya memilih algoritma yang sesuai dengan kultur, kebutuhan informasi masyarakat, serta hukum yang berlaku di negara kita, di situlah kedaulatan informasi insyaallah akan tercapai," pungkasnya.

(ANtara)