Demokrat Tak Ajukan Calon Wapres Pengganti, AHY Serahkan Keputusan ke Prabowo Subianto

matamata.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama kandidat untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres).

Menurut AHY, sikap politik tersebut diambil setelah dirinya berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video (video call).

"Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta," ujar AHY kepada wartawan di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

AHY menjelaskan, Partai Demokrat memahami bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam konstitusi, yakni menjadi hak prerogatif Presiden untuk mengusulkan nama yang kemudian diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Oleh karena itu, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan nama calon Wapres kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY.

Selain membahas sikap partai, AHY juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga suasana kondusif. Ia berharap publik dapat memberikan ruang bagi proses konstitusional yang tengah berlangsung.

"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," tutur AHY.

Menutup keterangannya, AHY kembali mengingatkan semua pihak agar tidak berspekulasi terkait bursa calon orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," imbuhnya.

Baca Juga: Jadwal Sidang Paripurna MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Dipercepat, Digelar 23 November4 Desember 2026