Industri Film Hollywood Desak Kongres AS Sahkan Insentif Pajak Sebelum Akhir Tahun

matamata.com - Pelaku industri perfilman Hollywood mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk segera mengesahkan undang-undang keringanan pajak federal. Langkah ini dinilai mendesak guna menekan laju produksi film AS yang kian banyak berpindah ke luar negeri.

Isu insentif pajak tersebut menjadi topik utama dalam perhelatan American Film Market (AFM) di Los Angeles pekan ini.

Petinggi Urusan Pemerintah Federal Motion Picture Association (MPA) Josh Rogin menilai kebijakan insentif federal berpotensi mengubah lanskap industri film dan televisi di Negeri Paman Sam secara signifikan.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, Rabu (11/11), Rogin bahkan mencontohkan proyek film aktor Tom Cruise untuk menggambarkan kerugian ekonomi yang dialami AS akibat minimnya insentif tersebut.

"Gaji bintang adalah isu utama, karena yang ingin kami lakukan adalah membawa kembali film-film terbesar yang menyerap paling banyak lapangan pekerjaan," ujar Rogin dalam salah satu panel diskusi AFM.

"Jadi, saat Tom Cruise membuat film di Prancis, semua lowongan kerja itu menjadi milik warga Prancis. Semua pajak yang ia bayarkan juga masuk ke pemerintah sana. Sistem kita saat ini justru mendorong kaburnya produksi," tambahnya.

Rogin pun menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menarik kembali produksi berskala besar ke dalam negeri. "Kita harus membawa Tom Cruise pulang untuk membuat film di sini," tegasnya.

Desakan ini merujuk pada proposal Rancangan Undang-Undang (RUU) Revitalisasi Film, Televisi, dan Hiburan yang mendapat dukungan dari koalisi lintas partai.

Beleid tersebut menawarkan kredit pajak sebesar 20 persen untuk upah pekerja produksi film di AS. Angka tersebut dapat meningkat hingga batas maksimal 30 persen melalui skema bonus, termasuk bagi rumah produksi independen.

Di sisi lain, para produser berpacu dengan waktu. Mereka meminta Kongres segera mengesahkan aturan tersebut sebelum masa sidang berakhir pada 18 Desember mendatang.

Baca Juga: Prabowo Minta Aparat Tindak Tegas Provokasi Agama dan Ingatkan Warga Waspada Hoaks

Terlebih, dinamika politik di parlemen diprediksi semakin kompleks pascakemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu.

Ketua sekaligus CEO SP Media Group Steven Paul menekankan bahwa tenggat waktu akhir tahun sangat krusial bagi perencanaan bisnis studio.

"Saya sangat yakin kita bisa mewujudkan ini, dan kita harus menyelesaikannya sebelum akhir tahun agar kami bisa mulai merancang deretan proyek untuk 2027," kata Paul.

(Antara)