Jadwal Sidang Paripurna MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Dipercepat, Digelar 23 November4 Desember 2026

matamata.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berencana mempercepat jadwal Rapat Paripurna pemilihan wakil presiden (wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyebut sidang tersebut ditargetkan berlangsung sebelum 5 Desember 2026.

Menurut Bambang, pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto telah membahas kisaran waktu pelaksanaan sidang paripurna tersebut, yakni antara 23 November hingga 4 Desember 2026.

"Itu kalau dari obrolan tadi, constraint [batasan] waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember," kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu saat dihubungi, Kamis (12/11).

Pacul menjelaskan, rentang tanggal tersebut dipilih untuk menyesuaikan agenda Presiden Prabowo yang dijadwalkan hadir langsung dalam sidang paripurna pemilihan.

Secara konstitusi, MPR sebenarnya memiliki waktu hingga 60 hari untuk menyelenggarakan paripurna pemilihan wapres terhitung sejak kekosongan jabatan terjadi. Mengacu pada tanggal surat resmi pengunduran diri Gibran, batas akhir pemilihan jatuh pada 10 Januari 2027.

"Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Terkait kandidat pengganti, Pacul menegaskan bahwa pengusulan dua nama calon wakil presiden (cawapres) sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

"Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu tidak dimasukkan oleh Presiden, ya tidak bisa dipilih. Jadi, kata kuncinya ada di Presiden," tuturnya.

Untuk mematangkan jadwal dan teknis pelaksanaan, MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11). Agenda rapat tersebut juga mencakup pembentukan tim verifikasi guna memeriksa kelengkapan berkas persyaratan para cawapres yang diusulkan Presiden.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga memaparkan mekanisme serupa. Menurut Yusril, apabila wapres mengundurkan diri, MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua nama calon beserta berkas persyaratan pencalonan.

Baca Juga: Karina aespa Buka Suara Usai Sahabatnya, Aktris Han Sua, Tuai Komentar Negatif

Ketentuan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah jabatan wapres kosong.

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Aturan teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berikut tahapan utamanya:

1. Pengajuan Kandidat: Presiden menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
2. Pernyataan Kesediaan: MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat. Dalam sidang tersebut, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesediaan pencalonan.
3. Pemungutan Suara: Kandidat dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai wapres. Jika kedua calon memperoleh suara yang sama, MPR akan menggelar pemilihan ulang sebanyak satu kali.
4. Keputusan Presiden: Apabila hasil pemilihan ulang tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari dua kandidat tersebut untuk ditetapkan sebagai wapres.