Indonesia Didorong Pimpin Multilateralisme Baru PBB dan Bergabung ke Hague Group

matamata.com - Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menilai Indonesia berpeluang besar memimpin pembentukan multilateralisme baru di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya sungguh meyakini bahwa multilateralisme diperlukan. Saya percaya negara-negara seperti Indonesia dapat dan harus memainkan peran utama dalam membentuk multilateralisme baru," ujar Albanese dalam konferensi pers yang digelar Amnesty International di Jakarta, Rabu (21/10/2026) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah langkah Indonesia mengumumkan pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 pada Sidang Umum ke-81 PBB di New York, 26 September 2026, dengan mengusung komitmen "Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian".

Albanese menilai PBB tidak responsif dan kurang vokal selama genosida terjadi di Gaza. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan krisis multilateralisme di lembaga dunia tersebut.

"Gaza menjadi batu sandungan yang menyebabkan seluruh sistem runtuh. Kita membutuhkan multilateralisme yang diperbarui dan telah didekolonisasi," tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip kuat dari negara-negara Global South sangat dibutuhkan saat ini. Albanese mencontohkan prinsip Ubuntu dari Afrika Selatan serta nilai Bhinneka Tunggal Ika yang dianut Indonesia sebagai penguat kerja sama global.

Sebagai langkah konkret, Albanese mendorong Indonesia untuk bergabung dalam Hague Group (Kelompok Den Haag) yang kini menjadi wadah diskursus pembentukan multilateralisme baru.

Acara bertajuk "Mendukung Perlawanan Orang Palestina di Tengah Genosida" tersebut turut dibuka oleh Jaksa Agung RI periode 1999–2001 sekaligus mantan Ketua Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar, Marzuki Darusman. (Antara)