Prabowo Wajibkan Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN dan Siapkan Bursa Mineral 2027

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu BUMN guna mencegah laporan palsu dan menyiapkan Bursa Mineral 2027.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 19 September 2026 | 07:15 WIB
Prabowo Wajibkan Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN dan Siapkan Bursa Mineral 2027

Prabowo Wajibkan Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN dan Siapkan Bursa Mineral 2027

matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ekspor komoditas strategis kini diwajibkan melalui satu pintu di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diambil untuk membenahi tata kelola sekaligus menghentikan praktik laporan palsu dalam kegiatan ekspor nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat malam.

"Semua ekspor yang selama ini tidak jelas, penuh kebohongan, dan laporan palsu, kita satukan sekarang. Harus melalui BUMN, harus melalui satu pintu," tegas Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa pembenahan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara secara transparan demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selain membenahi sistem ekspor, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Bursa yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.

Rencana strategis ini sebelumnya telah dipaparkan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kehadiran bursa ini menjadi tahap lanjutan dari skema ekspor satu pintu.

Melalui bursa tersebut, pemerintah menargetkan terciptanya harga acuan nasional (Indonesia Reference Price) untuk berbagai komoditas unggulan ekspor, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet.

Prabowo menekankan, sebagai salah satu produsen komoditas terbesar dunia, Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam penentuan harga pasar internasional, bukan sekadar menjadi penyedia bahan mentah. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Istana Kepresidenan menunggu hasil penyidikan Bareskrim Polri terkait dalang penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan se...

news | 15:00 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pihak Istana belum mengetahui isi percakapan terkait dugaan penyadapan Presiden Prabo...

news | 14:31 WIB

Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan KJP Plus dan KJMU lanjutan untuk 36.295 penerima dengan total anggaran lebih dari ...

news | 10:30 WIB

Duta Palma Group hadapi sidang tuntutan kasus korupsi perkebunan kelapa sawit di Riau dan TPPU senilai puluhan triliun d...

news | 10:00 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) menata ulang pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan plafon biaya oper...

news | 09:44 WIB