Pemprov DKI Cek Langsung Penerima Bansos, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Pemprov DKI Jakarta mengecek langsung penerima bansos di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran di masa transisi DTKS ke DTSEN. DPRD minta penyesuaian data.
Pemprov DKI Cek Langsung Penerima Bansos, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
matamata.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan verifikasi langsung terhadap penerima bantuan sosial (bansos) di Ibu Kota. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran di tengah masa transisi pendataan.
"Prioritas kami adalah pengecekan langsung terkait penerima bansos eksisting di lapangan," ujar Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Sugih Ilman, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Sugih menjelaskan, verifikasi dilakukan secara hati-hati melalui organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Pengecekan ketat ini krusial mengingat saat ini sedang berlangsung transisi penggunaan data, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak memiliki wewenang untuk menentukan kelompok desil kesejahteraan seseorang. Penetapan kategori tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Langkah verifikasi ini sejalan dengan sorotan Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait ketidaksesuaian data penerima bansos selama masa transisi DTSEN.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menegaskan bahwa penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan perbedaan standar biaya hidup antardaerah. Beban ekonomi warga Jakarta tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
"Jangan dipukul rata. Penetapan standar kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi dan beban ekonomi masing-masing daerah," tegas Subki.
Hal senada disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Astrid Kuya. Ia menyoroti validitas data penerima berbagai program bantuan, mulai dari BPJS Kesehatan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Astrid mendesak Pemprov DKI Jakarta bersama instansi terkait untuk segera membenahi dan memvalidasi data tersebut agar tidak ada warga layak bantu yang terlewat. (Antara)
Baca Juga: Bahaya Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Bagi Kesehatan Paru-Paru dan Cara Mencegahnya
- Share link:
PT Transjakarta bersama Dishub DKI merampungkan penataan separator Koridor 9 demi menekan angka kecelakaan dan menjaga k...
Komnas Perempuan mendesak Kementerian Keuangan meninjau PPN produk menstruasi. Pajak pembalut dinilai menambah beban eko...
PM Malaysia Anwar Ibrahim menyebut keberadaan intelijen Israel di negara tetangga dan serangan siber hibrida sebagai pot...
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengendalikan produksi batu bara nasional lewat RKAB demi kerek harga global dan mendongkr...
