KPK Sita Aset Rp150 Miliar Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim

KPK menyita aset bernilai Rp150 miliar dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang melibatkan mantan Wamen Imigrasi Silmy Karim. Penyidik usut indikasi TPPU.

Elara | MataMata.com
Kamis, 20 Agustus 2026 | 07:15 WIB
KPK Sita Aset Rp150 Miliar Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim

KPK Sita Aset Rp150 Miliar Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim

matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset bergerak dan tidak bergerak bernilai Rp150 miliar terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Kasus ini menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, bersama tujuh tersangka lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa proses penyitaan aset tersebut berlangsung sejak penyidikan dimulai hingga Selasa (19/8/2026).

"Sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset. Kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar Rp150 miliar, berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak seperti kendaraan, tanah, dan bangunan," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2026) malam.

Taufik menambahkan, tim penyidik saat ini sedang mengonfirmasi asal-usul perolehan seluruh aset tersebut. Langkah ini diambil lantaran sejumlah barang bukti ditemukan di atas namakan pihak lain.

"Nah, ini sedang didalami apakah nanti ada modus-modus perbuatan pencucian uang atau tidak," tegasnya.

Perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA periode 2022–2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan).

Selanjutnya pada 4 Juni 2026, KPK resmi menetapkan delapan orang tersangka. Selain Silmy Karim—yang pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024—KPK juga menjerat Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024–2025, Saffar Muhammad Godam.

Tersangka lainnya meliputi Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kakanim Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji bersama Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi, serta Staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Dalam konstruksi perkara ini, penyidik KPK menduga para tersangka meraup keuntungan ilegal hingga Rp145,5 miliar dari praktik pemerasan tersebut sepanjang rentang waktu 2022 hingga 2026. (Antara)

Baca Juga: September Band, Ungkap 'Lagu Rindu Untuk Kamu'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Zarima Mirafsur membantah isu putranya, Yusuf Kartiko, dipecat dari stasiun TV swasta imbas menjadi saksi kasus Betrand ...

news | 16:45 WIB

Vin Diesel mengaku sempat diusir pihak studio saat mengusulkan penggarapan sekuel Fast and Furious secara bersamaan, seb...

news | 16:30 WIB

Arumi Bachsin membagikan cerita menjaga keharmonisan rumah tangga bersama Emil Dardak. Ia kerap mencuri waktu makan sian...

news | 16:00 WIB

Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar yang menyeret Listyo Sigit...

news | 15:30 WIB

Indonesia dan Tiongkok sepakati investasi strategis senilai USD 71,8 miliar (Rp1.300 triliun) di Shenzhen, mencakup proy...

news | 15:06 WIB