Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Tembus 1 Juta Orang, Kemnaker Soroti Ketimpangan Skill
matamata.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai ketidaksesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (skill mismatch) menjadi faktor utama tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia.
"Fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi disebabkan adanya mismatch antara kompetensi jabatan dengan keterampilan yang dimiliki, hingga rendahnya literasi digital dan soft skills," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang lulusan perguruan tinggi (Diploma IV, S1, S2, hingga S3) di Indonesia mencapai 1.033.182 orang. Angka ini menyumbang sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta pengangguran secara nasional.
Anwar menjelaskan, faktor penentu lainnya adalah lambatnya pertumbuhan lapangan kerja formal yang tidak sebanding dengan pesatnya peningkatan jumlah lulusan baru (fresh graduate). Kondisi ini diperparah oleh preferensi sebagian lulusan yang cenderung memilih menunggu pekerjaan formal tertentu.
Di samping itu, pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi industri belum sepenuhnya mampu diimbangi oleh sistem pendidikan dan pelatihan nasional. Akibatnya, banyak lulusan belum menguasai kompetensi yang dicari pasar kerja.
Senada dengan Anwar, Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menambahkan bahwa keterbatasan pengalaman kerja, minimnya penguasaan soft skills, serta kurangnya sertifikasi kompetensi turut memperlambat penyerapan tenaga kerja.
"Sektor yang paling merasakan tantangan ini adalah industri padat teknologi. Di beberapa kawasan industri, seperti Batam, investasi yang masuk membutuhkan kualifikasi yang sangat spesifik," ujar Faried.
Keterbatasan ketersediaan tenaga kerja lokal yang memenuhi standar spesifik tersebut membuat pihak industri belum dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal.
Guna mengatasi persoalan mismatch tersebut, Kemnaker tengah menjalankan sejumlah langkah strategis. Upaya ini meliputi penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, penguatan peran sektor industri dalam proses pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga perluasan program praktik kerja (magang).
"Selanjutnya, evaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan kebutuhan tenaga kerja terus dilakukan agar para lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja," pungkas Faried. (Antara)
Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Uji Coba Perlinsos Digital di Sleman, Salurkan Bansos Tepat Sasaran