Menteri ESDM Sebut Insentif Baterai Nikel Jadi Strategi Dongkrak Pasar EV

matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemberian insentif untuk baterai nickel-manganese-cobalt (NMC) merupakan salah satu strategi utama pemerintah guna mendongkrak pasar kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berbasis nikel di dalam negeri.

"Ke depan akan ke sana. (Insentif NMC menjadi) bagian salah satu strateginya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan, kendaraan listrik dengan baterai lithium iron phosphate (LFP) tidak menjadi prioritas utama pemerintah lantaran Indonesia tidak memiliki ketersediaan bahan baku tersebut secara domestik.

Terlebih, saat ini Indonesia tengah fokus membangun ekosistem hilirisasi baterai kendaraan listrik berbasis nikel. Oleh karena itu, arah pengembangan industri otomotif listrik nasional akan dioptimalkan berbasis nikel.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel memiliki keunggulan performa jika dibandingkan dengan LFP.

"Kalau jarak-jarak pendek itu LFP biasanya, tetapi kalau jarak panjang itu nikel masih lebih paten," ucapnya.

Dengan keunggulan tersebut, ia meyakini kendaraan listrik berbatere nikel tetap lebih unggul meski memiliki kisaran harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan varian LFP.

Kebijakan insentif ini sejalan dengan langkah lintas kementerian. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah menganggarkan subsidi sebesar Rp5 juta per unit. Sementara untuk mobil listrik, insentif diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen untuk pembelian unit baru.

Insentif PPN DTP ini dikhususkan murni untuk kendaraan EV dan tidak mencakup kendaraan hibrida (hybrid). Besaran insentif nantinya akan ditentukan berdasarkan jenis baterai yang digunakan, yakni diklasifikasikan ke dalam kategori baterai nikel dan non-nikel.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemberian insentif EV ini nantinya akan diselaraskan dengan program pengembangan motor dan mobil listrik nasional.

Pemerintah saat ini masih mematangkan pengkajian insentif guna mendongkrak penjualan sekaligus memperkuat ekosistem industri EV domestik, meski hingga kini belum mengumumkan keputusan final terkait bentuk maupun waktu implementasinya. (Antara)