Menteri ESDM Bahlil Ungkap Progres Negosiasi Harga Ekspor Listrik Hijau ke Singapura

matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah sedang menegosiasikan harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Langkah ini diambil untuk memastikan kerja sama tersebut memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.

"Terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Bahlil menegaskan, regulasi domestik memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Indonesia untuk menentukan tarif listrik tersebut. Ia optimistis kedua negara akan segera mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.

"Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu," tambahnya.

Meskipun negosiasi harga belum sepenuhnya rampung, Bahlil menilai perkembangan kerja sama antara Indonesia dan Singapura berjalan positif. Rencana perdagangan listrik lintas batas ini menjadi bagian penting dari penguatan hubungan ekonomi bilateral, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan dan transisi energi.

Kesepakatan harga yang seimbang dinilai krusial agar ekspor listrik tidak sekadar menjadi transaksi komersial, melainkan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi Indonesia.

Sebagai informasi, proyek ekspor listrik hijau ini merupakan kelanjutan dari komitmen sektor energi yang telah disepakati sejak tahun lalu. Selain listrik bersih, kemitraan kedua negara juga mencakup pengembangan kawasan industri hijau serta teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS).

Secara komprehensif, pertemuan bilateral Indonesia dan Singapura ini membahas berbagai agenda strategis, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan.

Dari total 26 kesepakatan yang ditandatangani, sebanyak 18 merupakan kerja sama antarpemerintah (G2G), sementara delapan lainnya melibatkan interaksi antarpelaku usaha (B2B). (Antara)