INDEF: Kebijakan B50 Strategis bagi Energi, tapi Risiko Bebani APBN Tetap Ada

matamata.com - Kebijakan implementasi B50 dinilai sangat strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pemerintah diingatkan untuk tetap menjaga disiplin fiskal secara ketat agar program ini tidak menjadi beban baru bagi anggaran negara.

Catatan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman.

"B50 layak secara strategis untuk ketahanan energi, tetapi secara fiskal harus dijalankan dengan disiplin," ujar Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Secara makro, Rizal menjelaskan bahwa kebijakan B50 berpotensi memberikan manfaat devisa yang besar karena mampu menekan angka impor solar secara signifikan.

Pemerintah sendiri memproyeksikan penghematan impor dari B50 pada tahun 2026 bisa menyentuh Rp157,28 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan skenario B40 yang berada di kisaran Rp139,8 triliun.

Namun, Rizal menggarisbawahi bahwa proyeksi tersebut tidak bisa serta-merta diklaim sebagai penghematan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, penghematan yang terjadi berada pada lini devisa dan impor energi. Di sisi lain, biaya operasional program akan muncul melalui berbagai instrumen, seperti insentif biodiesel, alokasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), potensi kompensasi energi, hingga risiko selisih harga antara minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan solar fosil.

"Perhitungan secara kotor (gross), manfaat devisa B50 kemungkinan memang lebih besar dibanding biaya langsung program. Tetapi secara fiskal, manfaatnya tidak otomatis langsung dirasakan oleh APBN," jelasnya.

Rizal menyebut kunci keuntungan B50 sangat bergantung pada selisih harga antara CPO dan solar (gasoil). Jika harga minyak dunia melambung sementara harga CPO relatif terkendali, program B50 akan menjadi sangat ekonomis.

Kondisi ini akan menurunkan angka impor, mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan, dan menekan kebutuhan subsidi atau kompensasi BBM.

Sebaliknya, jika harga minyak dunia merosot sementara harga CPO justru melonjak, selisih harga tersebut harus ditutup melalui insentif biodiesel.

"Dalam kondisi (CPO mahal) itu, beban quasi-fiscal BPDPKS akan naik dan pada akhirnya bisa menjadi risiko tidak langsung bagi APBN," tambahnya.

Oleh karena itu, INDEF mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam melihat implikasi kebijakan B50 terhadap APBN. Di satu sisi, program ini membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengurangan impor energi.

Namun di sisi lain, ada risiko pembengkakan beban fiskal jika pendanaan BPDPKS tidak mencukupi, pungutan ekspor sawit melemah, atau volume ekspor CPO turun akibat lonjakan kebutuhan domestik.

Sebagai langkah antisipasi, Rizal mendesak pemerintah untuk menerapkan bauran disiplin fiskal. Langkah ini meliputi penerapan harga acuan yang realistis, evaluasi berkala, serta transparansi subsidi. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar angka penghematan devisa di atas kertas, sementara biaya fiskal riilnya justru membengkak di kemudian hari. (Antara)