Presiden Prabowo: Penanganan Bencana Sumatera Tetap Serius Meski Tak Berstatus Bencana Nasional

matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap menangani dampak bencana di wilayah Sumatera secara serius meski tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak di daerah terdampak tanpa harus menaikkan status skala nasional.

Dalam rapat terbatas yang dipantau melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1), Presiden menjelaskan bahwa dampak bencana saat ini terkonsentrasi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," tegas Prabowo.

Keseriusan Pemerintah dan Anggaran Presiden menepis anggapan bahwa pemerintah meremehkan dampak bencana tersebut. Ia menekankan bahwa kehadiran fisik mayoritas anggota Kabinet Merah Putih di lapangan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah.

Saat ini, sedikitnya terdapat 10 menteri yang sedang bertugas di Aceh, dua menteri di Aceh Utara, dan sejumlah menteri lainnya di berbagai titik terdampak.

"Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain," jelas Presiden.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan finansial yang signifikan untuk proses pemulihan. "Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," imbuhnya.

Peninjauan Rumah Hunian Danantara Selain memberikan arahan, Presiden Prabowo meninjau langsung progres pembangunan "Rumah Hunian Danantara" di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang, Kamis (1/1). Pembangunan hunian yang dimulai sejak 24 Desember 2025 ini merupakan proyek BPI Danantara untuk warga terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. CEO Danantara, Rosan Roeslani, turut memberikan penjelasan teknis mengenai perkembangan fasilitas dan struktur bangunan yang sedang dikerjakan.

Baca Juga: Seskab Teddy Indra Wijaya Buka Ratas Bahas Proyek 15 Ribu Hunian Sementara Danantara

Sebelum memulai peninjauan, Presiden menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat yang hadir di lokasi. (Antara)