KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset untuk Optimalkan Pemulihan Keuangan Negara

KPK menyatakan siap menjalankan UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI setelah 18 tahun. KPK segera membedah pasal untuk mengoptimalkan asset recovery.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 20 November 2026 | 14:46 WIB
KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset untuk Optimalkan Pemulihan Keuangan Negara

KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset untuk Optimalkan Pemulihan Keuangan Negara

matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan mekanisme hukum dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pernyataan ini merespons langkah DPR RI yang resmi mengesahkan beleid tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaganya akan mematuhi sepenuhnya regulasi baru tersebut sebagai bagian dari mandat penegakan hukum.

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK bertindak sebagai pelaksana undang-undang," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Budi, kehadiran UU Perampasan Aset selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang diusung lembaga antirasuah tersebut. KPK memandang bahwa penanganan perkara korupsi tidak cukup berhenti pada pemidanaan badan terhadap pelaku, tetapi juga harus berujung pada pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.

Sebagai langkah awal implementasi, KPK akan membedah dan menganalisis setiap pasal dalam beleid tersebut. Pemetaan ini bertujuan melihat irisan langsung aturan baru itu dengan tugas serta fungsi penindakan yang selama ini dijalankan KPK.

"Pada prinsipnya, dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK sangat menaruh perhatian pada optimalisasi pemulihan aset (asset recovery)," tutur Budi.

Ia menambahkan, upaya perampasan aset sejatinya telah diterapkan KPK melalui tuntutan pidana uang pengganti. Selain itu, penyidik kerap menjerat tersangka kasus korupsi dengan pasal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memaksimalkan pengembalian aset negara.

"KPK sering kali tidak berhenti pada pengenaan pasal tindak pidana korupsi saja. Jika ditemukan unsur penyembunyian atau pengalihbentukan hasil korupsi, kami tidak segan menjerat pelaku dengan pasal TPPU," imbuhnya.

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang ketok palu dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Baca Juga: Rayakan Dua Dekade, Ngayogjazz 2026 Kembali Sapa Penikmat Musik di Karangtanjung Sleman

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan yang langsung dijawab serentak dengan kata setuju oleh peserta rapat.

Puan mengapresiasi tuntasnya pembahasan regulasi yang telah bergulir selama hampir dua dekade tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan pengesahan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat tanpa paksaan.

"Seperti yang sudah disampaikan Ketua Komisi III DPR, RUU ini sudah 18 tahun berada di DPR. Hari ini akhirnya kita putuskan dan sahkan menjadi undang-undang," pungkas Puan.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Hadiri prosesi siraman Hana Malasan dan Sean Gelael, Prilly Latuconsina kembali dapat bunga melati calon pengantin. Ia p...

news | 12:00 WIB

Sutradara Denis Villeneuve mengungkap kriteria ketat di balik terpilihnya Robert Pattinson sebagai James Bond baru di fi...

news | 11:30 WIB

Penjaga rumah Gibran Rakabuming Raka di Solo menolak kiriman karangan bunga dari kader PSI karena keterbatasan tempat da...

news | 11:00 WIB

Kepala BGN Sudaryono menyebut belanja bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 tembus Rp 145 triliun. BGN siapkan apli...

news | 10:38 WIB

Simak panduan masuk konser Guns N Roses di Stadion Madya GBK Jakarta, 21 November 2026. Cek jadwal pemindaian e-ticket, ...

news | 16:15 WIB