KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset untuk Optimalkan Pemulihan Keuangan Negara
matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan mekanisme hukum dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pernyataan ini merespons langkah DPR RI yang resmi mengesahkan beleid tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaganya akan mematuhi sepenuhnya regulasi baru tersebut sebagai bagian dari mandat penegakan hukum.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK bertindak sebagai pelaksana undang-undang," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, kehadiran UU Perampasan Aset selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang diusung lembaga antirasuah tersebut. KPK memandang bahwa penanganan perkara korupsi tidak cukup berhenti pada pemidanaan badan terhadap pelaku, tetapi juga harus berujung pada pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.
Sebagai langkah awal implementasi, KPK akan membedah dan menganalisis setiap pasal dalam beleid tersebut. Pemetaan ini bertujuan melihat irisan langsung aturan baru itu dengan tugas serta fungsi penindakan yang selama ini dijalankan KPK.
"Pada prinsipnya, dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK sangat menaruh perhatian pada optimalisasi pemulihan aset (asset recovery)," tutur Budi.
Ia menambahkan, upaya perampasan aset sejatinya telah diterapkan KPK melalui tuntutan pidana uang pengganti. Selain itu, penyidik kerap menjerat tersangka kasus korupsi dengan pasal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memaksimalkan pengembalian aset negara.
"KPK sering kali tidak berhenti pada pengenaan pasal tindak pidana korupsi saja. Jika ditemukan unsur penyembunyian atau pengalihbentukan hasil korupsi, kami tidak segan menjerat pelaku dengan pasal TPPU," imbuhnya.
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang ketok palu dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Baca Juga: Rayakan Dua Dekade, Ngayogjazz 2026 Kembali Sapa Penikmat Musik di Karangtanjung Sleman
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan yang langsung dijawab serentak dengan kata setuju oleh peserta rapat.
Puan mengapresiasi tuntasnya pembahasan regulasi yang telah bergulir selama hampir dua dekade tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan pengesahan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat tanpa paksaan.
"Seperti yang sudah disampaikan Ketua Komisi III DPR, RUU ini sudah 18 tahun berada di DPR. Hari ini akhirnya kita putuskan dan sahkan menjadi undang-undang," pungkas Puan.