Target Sah 15 Desember, DPR Rapat RUU Perampasan Aset Bersama Advokat

matamata.com - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama tiga tokoh advokat nasional untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).

Tiga tokoh advokat yang dihadirkan meliputi Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nasional Bersatu Prof. Dr. Jamin Ginting, Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ahmad Fikri Assegaf, dan advokat Amir Fahrudin.

Mereka dijadwalkan menyampaikan pandangan serta analisis mendalam mengenai substansi RUU tersebut mulai pukul 10.00 WIB.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset sengaja dikejar selama masa reses demi meyakinkan target pengesahan menjadi Undang-Undang pada 15 Desember 2026 mendatang.

"Hingga saat ini, kami sudah menggelar RDPU hampir 60 kali dengan mengundang berbagai pihak. Ke depan, masih ada sekitar 20 kali rapat lagi. Jadi total mungkin ada 80 elemen masyarakat yang kami dengar aspirasinya," ujar Habiburokhman di Jakarta, Selasa (27/10).

Selain mengintensifkan RDPU, Komisi III DPR RI telah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua Panja.

Sebelumnya, RUU Perampasan Aset telah resmi disetujui sebagai RUU usul inisiatif DPR RI melalui Rapat Paripurna. Komisi III optimistis seluruh proses penyusunan dan pembahasan dapat tuntas sesuai jadwal yang telah ditargetkan. (Antara)