Komisi I DPR Sebut Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo sebagai Upaya Evaluasi Pemerintahan

matamata.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun kepemimpinannya merupakan bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.

Menurut Dave, Presiden memiliki pertimbangan matang dalam menentukan figur yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan serta mencapai target yang telah ditetapkan.

"Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif," kata Dave di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Dave menekankan pentingnya konsolidasi antarlembaga pascapelantikan pejabat baru. Langkah ini krusial agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Ia juga meminta publik memberikan kesempatan kepada para pejabat baru untuk bekerja dan membuktikan kemampuan mereka. Menurutnya, penilaian terhadap seorang pejabat tidak cukup hanya berpatokan pada latar belakang atau jabatan sebelumnya, melainkan harus melihat kompetensi, integritas, kepemimpinan, dan hasil kerja nyata.

"Reshuffle ini tidak boleh hanya sekadar pergantian orang, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Para pejabat yang baru dilantik perlu segera bekerja dan menunjukkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat," tegasnya.

Selain perombakan pada jajaran menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo juga merombak posisi strategis Kapolri. Dave menyoroti pengangkatan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Kepolisian serta sempat memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Dave, pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Kapolri baru. Namun, fokus utamanya terletak pada bagaimana kepemimpinan baru ini dapat memperkuat profesionalitas Polri, meningkatkan pelayanan publik, serta menegakkan hukum secara berkeadilan.

Dave mengingatkan bahwa tantangan penegakan hukum ke depan sangat kompleks, mulai dari pemberantasan narkotika, judi online, penyelundupan, hingga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu, konsolidasi internal Polri dan koordinasi lintas lembaga harus diperkuat.

Ia memastikan DPR akan terus mengawal setiap kebijakan dan program pemerintah agar berjalan efektif sesuai fungsi pengawasan legislatif.

Baca Juga: Pramono Anung Usulkan Dana Cadangan Rp4,6 Triliun untuk Jaga Stabilitas APBD Jakarta

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," pungkas Dave. (Antara)