DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Koordinasi Proyek SJUT Rp90 Miliar agar Tak Rusak Utilitas Warga
matamata.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperketat koordinasi antarinstansi dalam pengerjaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Pemetaan yang matang dinilai krusial agar pemindahan kabel udara ke bawah tanah tidak merusak jaringan utilitas lain yang sudah ada.
"Pemprov DKI harus mengkoordinasikan seluruh jajarannya agar program ini berjalan tanpa tumpang tindih dengan pekerjaan lain. Pemindahan jaringan dari udara ke bawah tanah itu bukan pekerjaan sederhana," kata Ima di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (29/9/2026).
Ima menekankan, ruang bawah tanah Jakarta memiliki struktur yang padat, mencakup saluran pompa air hingga berbagai jaringan kabel utilitas. Menurutnya, pengerjaan penggalian tanpa peta utilitas yang jelas berpotensi menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, seperti terputusnya pasokan air bersih.
"Harus tertib dan berdasarkan pemetaan yang jelas. Pelaksana proyek harus tahu posisi jaringan yang sudah tertanam. Jangan sampai saat ada pengerjaan, tiba-tiba saluran air terpotong dan menyebabkan air masyarakat mati," tegasnya.
Untuk itu, Ima meminta Pemprov DKI memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta terkait duduk bersama sebelum proses penggalian dimulai di suatu lokasi.
Proyek pembangunan SJUT ini sendiri mengandalkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk menata jaringan kabel sepanjang 16,9 kilometer di sejuta titik vital Jakarta.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menjelaskan bahwa pembangunan SJUT menyasar sepuluh kawasan utama, yakni MT Haryono, Gatot Subroto, Supomo, Abdullah Syafei, Saharjo, Pemuda, Otista, Tebet Barat Dalam Raya, Matraman, dan Jatinegara.
Adapun Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menargetkan penataan seluruh kabel udara melalui proyek SJUT ini dapat dirampungkan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan. (Antara)