DPR Minta Kemenkes dan BNPB Optimalkan Penanganan Dampak Kesehatan Erupsi Anak Krakatau

DPR mendesak Kemenkes dan BNPB mengoptimalkan penanganan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemenkes merespons dengan mengaktifkan HEOC dan membagikan bantuan logistik medis.

Elara | MataMata.com
Selasa, 08 September 2026 | 15:50 WIB
DPR Minta Kemenkes dan BNPB Optimalkan Penanganan Dampak Kesehatan Erupsi Anak Krakatau

DPR Minta Kemenkes dan BNPB Optimalkan Penanganan Dampak Kesehatan Erupsi Anak Krakatau

matamata.com - Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mendesak pemerintah meningkatkan penanganan dampak kesehatan masyarakat akibat abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK). Ru'yat menekankan pentingnya perhatian ekstra pada fase pascabencana untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan secara menyeluruh.

“Abu vulkanik mengandung silika berbahaya dan zat asam yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan, mata, hingga kulit,” kata Ru’yat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V tersebut meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk dalam hal alokasi anggaran dari tahap mitigasi hingga pemulihan. Menurutnya, respons yang cepat dan terkoordinasi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi bahwa pihak Kemenkes telah mengaktifkan Health Emergency Operating Centre (HEOC). Selain itu, logistik medis seperti nebulizer, konsentrator oksigen, obat tetes mata, hingga salep kulit mulai didistribusikan ke wilayah terdampak.

"Kami juga segera mengeluarkan surat edaran guna memberikan panduan rinci bagi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota yang terdampak erupsi," ujar Budi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR mendesak Kemenkes dan BNPB mengoptimalkan penanganan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemenkes m...

news | 15:50 WIB

Bapanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 sebesar 30 kg per penerima untuk menstab...

news | 15:12 WIB

Pemerintah menambah 150 ribu ton SPHP jagung dari stok Bulog untuk menjaga stabilitas harga pakan bagi peternak unggas U...

news | 13:51 WIB

Ketua DPR Puan Maharani mendesak aparat menyelidiki lahan bekas karhutla yang dialihfungsikan jadi kebun sawit. Polri te...

news | 13:15 WIB

Perum Bulog siap salurkan bantuan pangan beras periode Oktober-Desember 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Stok cadang...

news | 12:45 WIB