Bahlil dan Menkeu Purbaya Bahas Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menkeu Purbaya merumuskan sistem baru penyaluran subsidi BBM agar tidak dinikmati masyarakat mampu.

Elara | MataMata.com
Selasa, 11 Agustus 2026 | 16:24 WIB
Bahlil dan Menkeu Purbaya Bahas Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran

Bahlil dan Menkeu Purbaya Bahas Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran

matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas reformasi sistem penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran subsidi bernilai ratusan triliun rupiah tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

"Tadi kita membahas pola subsidi BBM agar tepat sasaran," ujar Bahlil seusai menemui Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bahlil menilai penyaluran subsidi minyak dan gas (migas) selama ini belum sepenuhnya efektif. Pasalnya, kelompok masyarakat tergolong mampu—seperti yang berada di kategori desil 9 dan 10—masih menikmati BBM bersubsidi.

Melalui pertemuan tersebut, kedua menteri berupaya merumuskan skema distribusi baru agar alokasi APBN benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.

"Selama ini kan kita tahu sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contohnya mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi. Ini yang kita bahas sistemnya, supaya angka subsidi yang ratusan triliun rupiah ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak," tegas Bahlil.

Ia menambahkan, penataan ulang skema subsidi migas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden. Mengenai potensi nilai penghematan anggaran dari efisiensi subsidi tersebut, Bahlil menyatakan belum bisa membeberkan angka pasti karena masih dalam kalkulasi mendalam. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wamenkeu Suahasil Nazara melantik 17 pejabat baru DJP, DJBC, dan Sekretariat KSSK untuk menuntaskan target APBN 2026 dan...

news | 15:49 WIB

KPK mengimbau pejabat baru dilantik Presiden Prabowo Subianto dan pejabat purnatugas segera melaporkan LHKPN paling lamb...

news | 15:45 WIB

Kementerian ESDM menerapkan metode 'hunting' untuk mengamankan stok BBM nasional akibat dampak konflik Timur Tengah. Pem...

news | 14:15 WIB

KPK memanggil Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai Susila Brata sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bea Cukai hasil pe...

news | 13:46 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan TNI tidak hanya dari senjata dan anggaran, melainkan jiwa rela berkorban p...

news | 13:42 WIB