Mendiktisaintek Dorong Konsorsium Nasional demi Kedaulatan Satelit Indonesia

matamata.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mendorong pembentukan konsorsium nasional pengembangan satelit. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan komunikasi dan teknologi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak asing.

"Kita buat konsorsium bersama yang melibatkan asosiasi, industri, dan perguruan tinggi. Dukungan riset dapat diperkuat dari kampus, sementara pemerintah mengalokasikan pendanaan agar kedaulatan teknologi semakin terjamin," ujar Brian Yuliarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menteri Brian menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama. Integrasi antara riset kampus dengan kebutuhan industri diharapkan mampu membangun ekosistem teknologi yang mandiri dan berkelanjutan. Menurutnya, aspek komunikasi sangat strategis sehingga keamanan sistem nasional harus dijaga secara mandiri.

"Ketergantungan terhadap pihak eksternal perlu dikurangi agar sistem komunikasi nasional tetap andal dan aman," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto, mengungkapkan bahwa industri satelit di tanah air tengah bertransformasi. Saat ini, fokus industri bergeser dari sekadar penyedia konektivitas menjadi berbasis solusi digital.

"Dulu berbasis connectivity, sekarang berkembang menjadi solution-based. Konektivitas telah menjadi komoditas, sehingga inovasi perlu didorong pada layanan digital dan solusi berbasis teknologi," kata Risdianto.

Risdianto menambahkan, teknologi satelit tetap menjadi solusi paling efektif untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Selain konsorsium besar, Kemdiktisaintek dan ASSI juga menyoroti potensi pengembangan nano-satellite. Teknologi ini dinilai semakin relevan untuk mendukung kebutuhan pemantauan wilayah serta komunikasi yang lebih efisien. Namun, Brian mengingatkan bahwa pengembangan ini memerlukan "orkestrasi" nasional yang kuat, mencakup regulasi yang mendukung, akses peluncuran, hingga sinergi lintas sektor. (Antara)