TNI AD dan BI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Keamanan di Sulawesi Utara

Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka bersama Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah.

Elara | MataMata.com
Kamis, 26 Juni 2025 | 10:00 WIB
TNI AD dan BI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Keamanan di Sulawesi Utara

TNI AD dan BI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Keamanan di Sulawesi Utara

matamata.com - Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka bersama Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikno, dengan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Suhardi di Markas Kodam XIII/Merdeka, Rabu (26/6).

“Kolaborasi antara TNI dan Bank Indonesia menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan nasional yang menyeluruh,” ujar Pangdam.

Ia menegaskan komitmen Kodam XIII/Merdeka untuk mendukung program strategis yang memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan keluarga besar TNI.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, keduanya membahas sejumlah isu strategis, seperti penguatan ketahanan pangan, literasi keuangan bagi prajurit, serta edukasi ekonomi bagi masyarakat luas.

Kepala BI Sulut berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat, khususnya dalam bidang edukasi keuangan, pengendalian inflasi, dan pemberdayaan UMKM di wilayah Sulut.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol keharmonisan hubungan antarlembaga. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama 4 instansi memperkuat sinergi pengelolaan SP4N-LAPOR! dengan prinsip No Wrong...

news | 20:33 WIB

Pemprov DKI Jakarta menargetkan renovasi 8 sekolah rusak pada 2026. Anggaran Rp249 miliar disiapkan untuk 4 lokasi prior...

news | 20:13 WIB

Perum Bulog menyalurkan 60 ribu ton beras premium non-subsidi ke pasar dan ritel nasional untuk mengejar target 300 ribu...

news | 20:05 WIB

Pakar hukum Said Bakhri menilai kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) seharusnya tidak diatur dalam RUU Perampasan A...

news | 12:15 WIB

Indonesia menolak tegas tudingan pelanggaran HAM sistematis di Papua dalam Sidang Umum PBB ke-81. Kemlu RI tegaskan pene...

news | 11:30 WIB