Alasan DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset, Jawab Kritik ICW hingga Mahfud MD

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membeberkan alasan illicit enrichment tidak dimuat dalam UU Perampasan Aset, sekaligus menjawab kritik tajam dari ICW dan Mahfud MD.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 21 November 2026 | 09:41 WIB
Alasan DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset, Jawab Kritik ICW hingga Mahfud MD

Alasan DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset, Jawab Kritik ICW hingga Mahfud MD

matamata.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan alasan tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dalam Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR. Penjelasan ini disampaikan untuk merespons kritik sejumlah pihak, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Gaungnya belum reda ketika kritik berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara pada satu soal: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

Habiburokhman mengapresiasi seluruh masukan dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, hingga insan pers yang mengawal regulasi ini sejak masa pembahasan. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam negara demokrasi merupakan tanda bahwa hukum sedang dirawat.

Pemiskinan Koruptor Tetap Berjalan

Habiburokhman menegaskan bahwa ketiadaan pasal illicit enrichment tidak menggeser semangat utama undang-undang untuk memiskinkan koruptor dengan asas crime does not pay (kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya). Negara kini memiliki instrumen perampasan aset tanpa putusan pidana (in rem) apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

"Selama ini pemulihan aset negara berkali-kali membentur tembok karena tersangka meninggal atau buron. Kini, dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tetap bisa dikejar," ujar dia.

Selain tindak pidana korupsi, cakupan UU Perampasan Aset juga meluas ke kejahatan narkotika, terorisme, penyelundupan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat. Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu pun tetap ditegaskan.

Pertimbangan Konstitusi dan 87 Rapat Dengar Pendapat

Keputusan tidak memasukkan illicit enrichment diambil setelah Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Sejumlah pakar hukum, organisasi advokat, mahasiswa, hingga Kejaksaan Agung menilai illicit enrichment tidak tepat digabungkan dalam UU Perampasan Aset.

Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, dalam RDPU pada 26 Oktober 2026 secara tegas mengusulkan agar ketentuan tersebut tidak diatur dalam draf beleid ini. Senada, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) mengingatkan bahwa perampasan aset merupakan pelengkap perkara pidana, sehingga asal-usul aset tetap harus dibuktikan melalui tindak pidana asalnya.

Baca Juga: Usung Tema Budaya, Angela Gilsha dan Stefan William Bintangi Sinetron 'Tertulis Untuk Kita'

Habiburokhman menjelaskan, UU Perampasan Aset merupakan hukum acara yang mengatur proses administratif mulai dari penelusuran, pemblokiran, hingga pengelolaan aset. Sementara itu, menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana baru merupakan ranah hukum pidana materiil.

"Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," jelasnya.

Dari sisi hak asasi manusia, ia merujuk Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum serta melarang pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang. Seseorang yang kesulitan membuktikan asal-usul hartanya secara administratif belum tentu memperoleh harta tersebut dari hasil kejahatan.

"Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil. Kita juga tak boleh membuka celah bagi oknum aparat untuk menyalahgunakan kewenangan," ucap dia.

Komparasi Hukum Internasional

Habiburokhman menambahkan, Pasal 20 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tidak mewajibkan negara anggota mengadopsi illicit enrichment, melainkan mengembalikannya pada konstitusi masing-masing negara.

Berdasarkan kajian Basel Institute on Governance (2021), banyak negara pusat keuangan dunia justru tidak menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Portugal. Bahkan, Italia pernah dinyatakan melanggar Konvensi Eropa tentang HAM oleh Pengadilan HAM Eropa pada September 2025 karena merampas aset hanya berdasarkan ketidakseimbangan kekayaan dan penghasilan sah tanpa bukti tindak pidana yang memadai.

Menurut dia, mengaitkan perampasan aset dengan tindak pidana asal seperti korupsi dan pencucian uang justru mempermudah kerja sama bantuan timbal balik (mutual legal assistance) saat memburu aset koruptor di luar negeri.

"Sistem hukum kita juga tidak berangkat dari nol. UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sudah mengenal pembuktian terbalik. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pun bisa menjadi pintu masuk penyelidikan," tuturnya.

Tanggapi Kritik ICW dan Mahfud MD

Menjawab tudingan tebang pilih dari ICW, Habiburokhman memastikan tidak ada satu pun pasal yang memberi perlakuan istimewa kepada pejabat negara. Perluasan objek ke tindak pidana siber dan narkotika justru ditujukan untuk melindungi masyarakat luas yang kerap menjadi korban.

Sementara terkait pernyataan Mahfud MD yang menyebut roh UU Perampasan Aset menjadi hampa, Komisi III menyatakan berbeda pandangan. Menurut Habiburokhman, roh utama undang-undang yang dinantikan selama 18 tahun ini terletak pada kemampuan negara mengejar aset kejahatan hingga ke tempat paling tersembunyi, sekalipun pelakunya telah wafat atau buron.

"Komisi III DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pelaksanaannya agar setiap rupiah yang diambil dari rakyat kembali kepada rakyat. Kritik akan selalu kami dengar, dan pengawasan akan selalu kami sambut," pungkasnya.

 

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Zarima Mirafsur membantah isu putranya, Yusuf Kartiko, dipecat dari stasiun TV swasta imbas menjadi saksi kasus Betrand ...

news | 16:45 WIB

Vin Diesel mengaku sempat diusir pihak studio saat mengusulkan penggarapan sekuel Fast and Furious secara bersamaan, seb...

news | 16:30 WIB

Arumi Bachsin membagikan cerita menjaga keharmonisan rumah tangga bersama Emil Dardak. Ia kerap mencuri waktu makan sian...

news | 16:00 WIB

Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar yang menyeret Listyo Sigit...

news | 15:30 WIB

Indonesia dan Tiongkok sepakati investasi strategis senilai USD 71,8 miliar (Rp1.300 triliun) di Shenzhen, mencakup proy...

news | 15:06 WIB