Bahlil Limpahkan Izin Galian C ke Pemda Demi Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akan mendelegasikan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan ini diambil guna mempercepat proses pengerukan dan normalisasi sungai yang tertimbun material pascabencana.

"Saya hanya terkait dengan pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana, supaya mereka bisa melakukan percepatan untuk pengerukan kali," ujar Bahlil usai menghadiri Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2026).

Menanggapi kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah (pemda) kini diperbolehkan menggandeng pihak ketiga untuk membersihkan endapan pasir dan batu (sirtu) yang memicu penyumbatan aliran sungai.

Tito menjelaskan, material hasil pengerukan tersebut dapat dimanfaatkan langsung sebagai tanggul pencegah banjir susulan. Sementara itu, endapan sirtu yang bernilai ekonomis dapat dijual oleh pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama dengan pemda, sehingga berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jadi bisa masuk ke PAD. Namun syaratnya, normalisasi sungai tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai setelah mengambil sirtu, lokasi ditinggalkan begitu saja. Prinsip dasarnya adalah membersihkan sedimen," tegas Tito.

Ia menambahkan, pelibatan swasta atau pihak ketiga sangat mendesak demi memangkas durasi penanganan pascabencana, terutama di area terdampak yang belum terjangkau oleh pemerintah pusat. Melalui aturan baru ini, delegasi izin yang sebelumnya berhenti di tingkat provinsi kini diperluas hingga ke tingkat kabupaten/kota.

"Pak Bahlil tadi menyampaikan akan segera menerbitkan surat izin kerja sama tersebut. Kewenangan yang tadinya hanya didelegasikan ke provinsi, kini dilimpahkan juga ke tingkat kabupaten dan kota," pungkas Tito.

Rapat terbatas mengenai percepatan penanganan pascabencana Sumatera ini turut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko PMK Sugiono, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.

(ANtara)

Baca Juga: Festival Film Indonesia 2026 Hadirkan Program Masterclass Terbuka untuk Umum, Beri Kesempatan dan Akses yang Lebih Luas