Kepala BGN Minta CCTV SPPG Terhubung ke Pusat: Pakai AI untuk Awasi Program MBG

matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, meminta seluruh kamera pengawas (CCTV) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihubungkan langsung ke kantor pusat. Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut menjelaskan, CCTV di setiap unit dapur SPPG nantinya akan terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna mendeteksi potensi pelanggaran standar operasional dan higienitas.

"CCTV-nya akan kami tarik ke kantor pusat, diberikan akal imitasi (AI) sehingga orang yang memotong kubis di lantai atau enggak pakai sarung tangan bisa terdeteksi. Maka untuk kepala SPPG, segera hubungkan agar CCTV-nya bisa nyambung ke pusat," ujar Sudaryono saat meresmikan SPPG secara serentak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10/2026).

Selain mengintegrasikan sistem pengawasan, Sudaryono mengimbau para mitra kerja agar tak lepas tangan dan aktif memantau operasional di lapangan. Ia menegaskan, penetapan serta pembukaan SPPG—baik di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) maupun aglomerasi—dilakukan secara terpusat berdasarkan sistem data resmi BGN tanpa melibatkan pihak ketiga.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat segera melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan praktik percaloan atau pungutan liar terkait pembukaan dapur SPPG.

"Pembukaan dapur ini diinisiasi langsung oleh BGN pusat, tidak ada calonya. Kalau menemukan jasa yang meminta bayaran sekian agar dapur dibuka, laporkan ke pihak berwenang. Itu nanti akan kita hukum," tegasnya.

Di sisi lain, BGN juga meminta pemerintah daerah (pemda) berkontribusi aktif menjaga keamanan pangan penerima manfaat program MBG melalui inspeksi mendadak (sidak) berkala.

"Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah kami mohon melakukan inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi. Ada daftar acuan (check-list) apa yang harus ada dan tidak ada. Kami minta disidak kebersihan, kedisiplinan, hingga sekolah-sekolahnya," tambah Sudaryono.

Sebagai bentuk perluasan jangkauan program MBG, BGN resmi mengaktifkan 480 SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan daerah 3T mulai 2 Oktober 2026.

Unit pelayanan tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di Indonesia bagian timur, yang terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri serta 269 SPPG terpencil.

Baca Juga: Cadangan Beras Bulog 4,8 Juta Ton, Titiek Soeharto Tegaskan Stok Aman Tanpa Impor

Wilayah operasionalnya mencakup Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). (Antara)