Indonesia Bantah Isu HAM Papua di Sidang PBB ke-81, Tegaskan Penegakan Hukum Transparan

matamata.com - Pemerintah Indonesia menolak tegas tudingan sepihak terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara sistematis di Papua. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang kredibel selalu ditangani secara serius melalui mekanisme hukum nasional, termasuk melalui lembaga independen seperti Komnas HAM.

Penegasan tersebut disampaikan Indonesia saat menggunakan hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, Senin (28/9/2026). Langkah ini dilakukan untuk menanggapi pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang menyoroti situasi di Papua.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Selasa (29/9/2026), Indonesia mengingatkan dunia internasional agar melihat situasi di Papua secara utuh dan berimbang. Pasalnya, aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua telah memakan korban dari kalangan warga sipil, guru, tenaga kesehatan, hingga aparatur pemerintah.

Sejumlah aksi kekerasan terbaru mencakup pembunuhan tiga aparat sipil negara usai menyalurkan bantuan ternak, tewasnya seorang pengemudi pengangkut kebutuhan pokok, serta penculikan sembilan perempuan dan anak-anak di Mimika.

“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” tegas delegasi Indonesia dalam hak jawabnya.

Terkait wacana kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia menegaskan bahwa pengaturan kunjungan harus disepakati bersama antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi (OHCHR). Hal ini berlaku baku bagi seluruh negara anggota PBB dan tidak diatur oleh pihak luar atau organisasi regional lain.

Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dan Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi mendesak agar PBB melakukan verifikasi independen terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.

Meski diterpa isu diplomasi regional, hubungan bilateral Indonesia dan Kepulauan Solomon tetap berjalan dinamis. Di sela-sela Sidang Umum PBB ke-81 pada Rabu (24/9/2026), Menteri Luar Negeri RI Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama di bidang perdagangan, pembangunan, dan peningkatan kapasitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Sugiono mengundang para pelaku usaha Kepulauan Solomon untuk hadir pada Trade Expo Indonesia pada 14–18 Oktober 2026. Sementara itu, Menlu Kepulauan Solomon mengapresiasi kontribusi beasiswa dari Indonesia dan menyampaikan rencana untuk memperkuat perwakilan diplomatiknya di Jakarta guna mendorong hubungan ekonomi kedua negara. (Antara)

Baca Juga: DPR Dorong BI Jadikan Riwayat Transaksi QRIS Basis Pembiayaan UMKM