Gempa NTT: Mendagri Tito Karnavian Diskusikan Bantuan dan Dokumen Hilang

matamata.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat hadir penuh dan tidak akan tinggal diam dalam mendampingi masyarakat serta Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa bumi.

"Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya," tegas Tito saat meninjau Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Kamis (20/8/2026).

Komitmen tersebut ditunjukkan lewat penerjunan jajaran menteri, kepala lembaga, hingga direktur utama BUMN sejak hari pertama bencana. Kunjungan maraton Mendagri selama lima hari di NTT difokuskan untuk memastikan penanganan darurat hingga persiapan rehabilitasi berjalan optimal.

Rangkaian pemantauan diawali dengan supervisi penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) agar dialokasikan tepat sasaran untuk penanganan bencana. Selanjutnya, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa NTT di Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026), Tito menekankan prioritas tahap awal pada penyelamatan korban serta pemulihan layanan dasar seperti listrik, telekomunikasi, BBM, dan logistik.

Pada hari yang sama, Mendagri menyerahkan bantuan tenda dan bahan pangan di Kabupaten Manggarai Timur. Upaya berlanjut saat ia memimpin Upacara HUT ke-81 RI di Manggarai Timur, Senin (17/8/2026), sekaligus menyalurkan santunan duka Rp15 juta per ahli waris korban meninggal, genset, velbed, serta dana operasional penanganan bencana.

Mendagri juga meminta seluruh Pemda mempercepat pendataan kerusakan fasilitas umum, rumah warga, hingga sarana usaha guna mempermudah penyaluran bantuan rekonstruksi dari Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Dikdasmen.

"Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," ujar Tito.

Selain bantuan logistik dan santunan tunai yang disalurkan di beberapa daerah terdampak seperti Ende, Nagekeo, dan Sikka, Kemendagri menerjunkan tim Ditjen Dukcapil untuk memfasilitasi penerbitan ulang dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Kepolisian untuk penggantian dokumen pertanahan, BPKB, STNK, hingga SIM.

Mendagri menegaskan pemerintah pusat akan terus mendampingi seluruh proses hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi selesai agar kehidupan masyarakat NTT dapat segera pulih. (Antara)

Baca Juga: Taiwan Jajaki Kerja Sama Pertanian Cerdas dengan Indonesia, Minta Lahan Percontohan