Jokowi Wanti-wanti Penyelenggara Pemilu 2024: Jangan Sampai Teledor!

Jokowi mengingatkan seluruh komponen penyelenggara Pemilu 2024 untuk menghindari keteledoran teknis yang bisa berimplikasi politis hingga mengganggu kondusivitas negara.

Riki Chandra | MataMata.com
Sabtu, 30 Desember 2023 | 11:53 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). [Dok.Istimewa]

Presiden Joko Widodo (Jokowi). [Dok.Istimewa]

Matamata.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh komponen penyelenggara Pemilu 2024 untuk menghindari keteledoran teknis yang bisa berimplikasi politis hingga mengganggu kondusivitas negara.

"Hati-hati mengenai ini, hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik bisa merembet kemana-mana," kata Jokowi di depan 6.183 peserta dari kalangan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia dalam agenda Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi mengingatkan bahwa era yang serba digital menjadi tantangan yang harus disikapi setiap penyelenggara Pemilu untuk menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu.

"Jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini. Sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," tuturnya.

Dikatakan Jokowi Pemilu 2024 sebagai perintah undang-undang memiliki tantangan yang sangat kompleks, tapi harus tetap jalankan dengan sebaik-baiknya melalui kepastian tata kelola yang baik hingga kesiapan petugas dalam menjalan tugasnya.

Menurut Jokowi ketersediaan dan distribusi logistik perlu diperhatikan dengan baik, termasuk dukungan kesiapan sistem dan teknologinya.

"Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknis-nya," ucapnya berharap.

Jokowi kembali mengingatkan tentang pentingnya menjaga netralitas petugas KPU, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, demi Pemilu yang berjalan jujur dan adil.

"Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, hingga sejumlah perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB

Jepang menetapkan Indonesia sebagai negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Sektor otomotif dan...

news | 08:30 WIB

PKB merespons usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Simak alasan PKB menyebut ...

news | 07:15 WIB

KPK menyebut Khalid Basalamah dan sejumlah biro haji telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji. KPK imba...

news | 06:00 WIB