Kemarahan Palestina Balas Rencana Perdana Menteri Israel Usir Warga Palestina dari Gaza

Palestina mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela.

Riki Chandra | MataMata.com
Rabu, 27 Desember 2023 | 10:56 WIB
Seorang perempuan Palestina menggendong seorang anak di pengungsian. [Dok.Antara]

Seorang perempuan Palestina menggendong seorang anak di pengungsian. [Dok.Antara]

Matamata.com - Palestina mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela. Palestina juga mendesak dunia menentang rencana tersebut.

"Pengakuan Netanyahu mengenai pemindahan paksa warga kami adalah tamparan berikutnya untuk negara-negara yang mendukung dia dalam perang genosida di Jalur Gaza," kata Kementerian Luar Negeri Palestina, dikutip dari Antara, Rabu (27/12/2023).

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, juga mengecam rencana Netanyahu dengan menyebut rencana itu sebagai upaya memperpanjang agresi.

"Rakyat Palestina tak akan membiarkan rencana apa pun yang bertujuan melenyapkan perjuangan atau mengeluarkan mereka dari tanah dan tempat sucinya," kata Palestina.

Sebelumnya diberitakan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak rencana untuk menerapkan "migrasi sukarela" untuk warga Palestina di Gaza dengan tujuan negara-negara lain. Kabar itu dilaporkan media Israel.

Menurut harian Israel Hayom, Netanyahu membuat pernyataan tersebut pada sidang parlemen tertutup khusus para anggota parlemen Partai Likud yang berkuasa.

"Persoalan kita adalah negara-negara yang mau menerima (warga Gaza itu), dan kita sedang mengusahakannya," katanya, dikutip dari Antara, Selasa (26/12/2023).

Dalam sidang itu, Danny Danon dari Partai Likud mengungkapkan ada negara-negara yang sebenarnya mengangkat isu tersebut, termasuk Menteri Imigrasi Kanada Marc Miller dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley yang sedang mengikuti proses penjaringan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik.

Danon menambahkan, Israel harus membentuk komite untuk menindaklanjuti isu tersebut guna memastikan semua orang yang ingin pindah ke negara ketiga dapat melakukannya.

Pada beberapa kesempatan, AS, negara-negara Arab dan Eropa sudah menyuarakan penolakan tegas terhadap segala bentuk “migrasi paksa” terhadap warga Palestina di Gaza.

Israel memborbardir Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya 20.424 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 54.036 orang.

Sementara itu, sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel juga menghancurkan Gaza dan membuat 2 juta orang mengungsi di wilayah padat penduduk tersebut dalam kondisi kekurangan makanan dan air bersih.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran B...

news | 11:45 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat langkah dalam menangani kasus kejahatan lintas negara dengan membentuk tim khusus ...

news | 10:00 WIB

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai rencana Presiden RI Prabowo S...

news | 09:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis konsumsi rumah tangga akan tumbuh hingga 5,5 persen pada kuartal IV tah...

news | 08:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembera...

news | 07:15 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan ke...

news | 17:45 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peringatan Hari Santri Nasional ke-10 yang jatuh pada 22 Oktober menjadi kesempata...

news | 16:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas...

news | 14:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan...

news | 13:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola ...

news | 12:00 WIB