Kemarahan Palestina Balas Rencana Perdana Menteri Israel Usir Warga Palestina dari Gaza

Palestina mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela.

Riki Chandra | MataMata.com
Rabu, 27 Desember 2023 | 10:56 WIB
Seorang perempuan Palestina menggendong seorang anak di pengungsian. [Dok.Antara]

Seorang perempuan Palestina menggendong seorang anak di pengungsian. [Dok.Antara]

Matamata.com - Palestina mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela. Palestina juga mendesak dunia menentang rencana tersebut.

"Pengakuan Netanyahu mengenai pemindahan paksa warga kami adalah tamparan berikutnya untuk negara-negara yang mendukung dia dalam perang genosida di Jalur Gaza," kata Kementerian Luar Negeri Palestina, dikutip dari Antara, Rabu (27/12/2023).

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, juga mengecam rencana Netanyahu dengan menyebut rencana itu sebagai upaya memperpanjang agresi.

"Rakyat Palestina tak akan membiarkan rencana apa pun yang bertujuan melenyapkan perjuangan atau mengeluarkan mereka dari tanah dan tempat sucinya," kata Palestina.

Sebelumnya diberitakan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak rencana untuk menerapkan "migrasi sukarela" untuk warga Palestina di Gaza dengan tujuan negara-negara lain. Kabar itu dilaporkan media Israel.

Menurut harian Israel Hayom, Netanyahu membuat pernyataan tersebut pada sidang parlemen tertutup khusus para anggota parlemen Partai Likud yang berkuasa.

"Persoalan kita adalah negara-negara yang mau menerima (warga Gaza itu), dan kita sedang mengusahakannya," katanya, dikutip dari Antara, Selasa (26/12/2023).

Dalam sidang itu, Danny Danon dari Partai Likud mengungkapkan ada negara-negara yang sebenarnya mengangkat isu tersebut, termasuk Menteri Imigrasi Kanada Marc Miller dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley yang sedang mengikuti proses penjaringan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik.

Danon menambahkan, Israel harus membentuk komite untuk menindaklanjuti isu tersebut guna memastikan semua orang yang ingin pindah ke negara ketiga dapat melakukannya.

Pada beberapa kesempatan, AS, negara-negara Arab dan Eropa sudah menyuarakan penolakan tegas terhadap segala bentuk “migrasi paksa” terhadap warga Palestina di Gaza.

Israel memborbardir Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya 20.424 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 54.036 orang.

Sementara itu, sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel juga menghancurkan Gaza dan membuat 2 juta orang mengungsi di wilayah padat penduduk tersebut dalam kondisi kekurangan makanan dan air bersih.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mentan Andi Amran Sulaiman menilai pelemahan rupiah hingga Rp18.000/dolar AS jadi momentum emas genjot ekspor pertanian ...

news | 16:29 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana melakukan relaksasi kuota produksi batu bara 2026 menyusul kenaikan harga global...

news | 16:21 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan perintah Presiden Prabowo untuk menaikkan harga TBS sawit sebesar 10 persen. Satga...

news | 16:07 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons tuntutan BEM SI Jateng terkait melemahnya nilai tukar rupiah hingga Rp18.000 per dolar...

news | 14:08 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman melaporkan 300 perusahaan kelapa sawit ke Satgas Pangan Polri karena sengaja menahan harga TB...

news | 12:45 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan aturan skema bagi hasil sektor pertambangan minerba tidak akan berubah selamany...

news | 12:15 WIB

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan penanaman integritas sejak dini adalah kunci pencegahan korupsi PPDB, di...

news | 11:45 WIB

Nilai tukar rupiah hari ini melemah ke level Rp18.107 per dolar AS pada Senin pagi. Simak analisis pemicunya mulai dari ...

news | 10:30 WIB

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan eks Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba t...

news | 10:30 WIB

Komisi IX DPR RI mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional melakukan moratorium pembangunan dapur baru demi menjaga ku...

news | 08:30 WIB