Prabowo Terima Saran DEN Soal MSCI, Reformasi Pasar Modal Dipastikan Berlanjut

Presiden Prabowo Subianto menerima saran DEN terkait usulan MSCI mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia. Pemerintah komit lanjutkan reformasi pasar keuangan.

Elara | MataMata.com
Rabu, 21 Oktober 2026 | 10:30 WIB
Prabowo Terima Saran DEN Soal MSCI, Reformasi Pasar Modal Dipastikan Berlanjut

Prabowo Terima Saran DEN Soal MSCI, Reformasi Pasar Modal Dipastikan Berlanjut

matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menerima saran dan rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait pengumuman MSCI yang mengusulkan perubahan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh DEN dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Rapat ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa pihaknya menyarankan pemerintah dan regulator untuk mempercepat reformasi serta penegakan hukum di pasar keuangan.

"Kami memberi saran untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah berjalan, serta memperkuat enforcement oleh regulator. Undang-undang kita sudah memberikan ruang untuk mengambil langkah tegas terkait masalah tersebut," ujar Mari Elka saat jumpa pers usai rapat di Istana Merdeka, Selasa malam.

Selain isu MSCI, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa rapat tersebut juga membahas berbagai kajian strategis. Di antaranya kesiapan ekonomi menghadapi dampak El Nino dan La Nina, perlindungan sosial (perlinsos) digital, percepatan hilirisasi, tata kelola distribusi BBM, hingga program makan bergizi gratis (MBG).

Luhut menegaskan komitmen DEN untuk menyuplai data yang akurat dan kredibel guna mendukung pengambilan kebijakan strategis oleh Kepala Negara.

"Kami melapor kepada Presiden bahwa DEN akan terus memasok data yang akurat. Dengan basis data yang kuat, proses pengambilan keputusan Presiden akan jauh lebih presisi," tegas Luhut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

BPBD Bali menegaskan kabut asap karhutla Kalimantan belum masuk ke Bali. Penurunan kualitas udara di Denpasar dipastikan...

news | 10:00 WIB

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tegaskan pesawat N219 murni karya anak bangsa dengan TKDN 44,69%. Intip spesifikasi dan ...

news | 09:23 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis Jakarta bisa menjadi kota sinema dunia layaknya Busan, Korea Selatan, didu...

news | 14:00 WIB

Pergelaran BCFM 2026 di Pakuwon Mall Bekasi sukses membukukan omzet Rp334,95 juta untuk pelaku ekraf dan UMKM lokal. Jas...

news | 13:30 WIB

Menaker Yassierli meminta seluruh Kepala BPVP mengukur keberhasilan pelatihan dari tingkat penyerapan kerja alumni di in...

news | 13:14 WIB