Subsidi LPG Bengkak Nyaris Rp100 Triliun, Pemerintah Siapkan CNG Jadi Pengganti

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan total subsidi liquefied petroleum gas (LPG) membengkak hingga mendekati Rp100 triliun.

Lonjakan ini dipicu oleh naiknya rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) akibat eskalasi konflik geopolitik global.

"Saat ICP masih berada di level 70 dolar AS per barel, subsidi kita sebesar Rp87 triliun. Namun, ketika rata-rata ICP naik ke angka 90 hingga 100 dolar AS per barel, nilai subsidi kita membengkak hingga hampir Rp100 triliun," ujar Bahlil saat meresmikan Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).

Bahlil menjelaskan ketidakpastian pasokan dan harga energi dipicu oleh meluasnya berbagai konflik militer internasional, mulai dari ketegangan di Timur Tengah hingga perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, dinamika ini memaksa berbagai negara memperkuat ketahanan energi domestik masing-masing.

Guna mengurangi ketergantungan impor LPG dan menekan beban subsidi, pemerintah menyiapkan alternatif berupa compressed natural gas (CNG) atau gas alam terkompresi. Bahlil menyebut penggunaan CNG bukan hal baru karena telah diterapkan di sektor komersial seperti hotel dan restoran dengan biaya lebih hemat 30 hingga 40 persen.

"Penggunaan gas jenis C1 dan C2 ini pasokannya sangat melimpah di dalam negeri. Ini bisa menjadi strategi substitusi impor LPG. Saat ini, tabung CNG ukuran 12 kg sudah digunakan, sementara tabung ukuran 3 kg sedang dalam tahap uji coba," tutur Bahlil.

Lonjakan ICP secara faktual tecermin dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026. Pemerintah menetapkan rata-rata ICP September 2026 sebesar 112,81 dolar AS per barel, melonjak 23,38 dolar AS dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 89,43 dolar AS per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa kenaikan ICP bulan September merefleksikan ketatnya pasokan minyak mentah global.

Risiko gangguan distribusi di jalur vital seperti Selat Hormuz, pembatasan kuota produksi OPEC+, serta serangan terhadap infrastruktur energi di Laut Merah dan Rusia menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga minyak dunia. (Antara)

Baca Juga: Yusril Koordinasi dengan Mensesneg Tanggapi Gugatan Karhutla Kalbar