Yusril Koordinasi dengan Mensesneg Tanggapi Gugatan Karhutla Kalbar

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait gugatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan Barat.

Pemerintah berencana menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi proses hukum tersebut di pengadilan.

"Nanti saya koordinasikan," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10).

Gugatan tersebut diajukan oleh empat kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat, termasuk perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta Pemuda Katolik setempat melalui tim hukum mereka.

Sebanyak 10 pihak terseret sebagai tergugat, di antaranya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, sejumlah menteri kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hingga Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam gugatannya, masyarakat menuntut pemulihan dan rehabilitasi lingkungan secara menyeluruh, penguatan penanganan karhutla, serta pertanggungjawaban pemerintah atas biaya layanan kesehatan warga terdampak.

Sidang perdana kasus ini sebelumnya telah digelar di Pengadilan Negeri Pontianak pada Rabu (7/10). Namun, majelis hakim menunda persidangan hingga Rabu (21/10) akibat ketidakhadiran para tergugat.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya mempercepat pemadaman karhutla. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara tetangga untuk mengatasi karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

"Mekanisme bantuan tersebut sedang dibahas pada tingkat teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bapak Presiden seperti yang kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," kata Arrmanatha usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).

Arrmanatha menegaskan bahwa Presiden menaruh perhatian serius terhadap bencana ini mengingat dampaknya yang amat besar bagi masyarakat lokal hingga kawasan regional.

Baca Juga: Harta Kekayaan Pejabat Baru Prabowo di LHKPN KPK: Terbesar Rp7,17 Miliar

Hingga 13 Oktober, sebanyak 60.177 personel gabungan dari unsur pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan daerah, dan relawan telah diterjunkan ke lokasi terdampak.

Operasi pemadaman juga diperkuat penyiapan helikopter serta pesawat untuk pemadaman udara (water bombing) dan teknologi modifikasi cuaca. (Antara)