Menko Pangan Zulhas Buka Suara Soal Hilirisasi Kelapa dan Perkebunan Rakyat

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa perkebunan rakyat kini menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah ini menandai pergeseran fokus pembangunan yang sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada perkebunan berskala besar.

"Selama ini dikembangkan kebun-kebun besar. Namun, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, kita memulainya dari perkebunan rakyat," kata Zulkifli Hasan saat menghadiri acara World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, berbagai komoditas unggulan Sulawesi Utara seperti kelapa, kopi, cokelat, dan cengkeh masuk dalam prioritas pengembangan tersebut. Di antara komoditas itu, kelapa menempati urutan teratas.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada program hilirisasi guna memacu daya saing produk perkebunan lokal. Saat ini, pabrik pengolahan kelapa mulai dibangun di sejumlah lokasi untuk merespons lonjakan permintaan pasar internasional, khususnya dari Tiongkok yang memanfaatkannya sebagai bahan pengganti susu.

Tingginya permintaan luar negeri seperti dari Thailand, Vietnam, dan Tiongkok menyebabkan lonjakan harga kelapa bulat di tingkat domestik. Di Sumatra, harga kelapa bulat menembus Rp5.000 hingga Rp7.000 per butir, yang memicu kekhawatiran pasokan bagi pengusaha lokal hingga muncul usulan larangan ekspor.

Menanggapi situasi tersebut, Menko Pangan menekankan pentingnya percepatan pembenahan dari sektor hulu hingga hilir. Pembenahan hulu diawali dengan penguatan pembibitan varietas unggul.

"Kita sedang mengembangkan pembibitan kelapa. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama pengusaha swasta menyiapkan lahan sekitar 200 hektare di Lampung khusus untuk pengembangan bibit unggul," jelasnya.

Zulhas menambahkan, komoditas kelapa telah dimasukkan ke dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 melalui pilar ketahanan pangan serta hilirisasi nasional.

Program ini nantinya digarap secara kolaboratif bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Danantara. (Antara)

Baca Juga: Mendag Pastikan Seruan Boikot Produk RI di Malaysia Tak Ganggu Perdagangan